z-logo
open-access-imgOpen Access
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Pemotongan Upah Oleh Perusahaan Akibat Pandemi Covid-19
Author(s) -
Dinda Bhawika Wimala Pastika
Publication year - 2022
Publication title -
jurist-diction
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2721-8392
pISSN - 2655-8297
DOI - 10.20473/jd.v5i1.32727
Subject(s) - covid-19 , business , political science , business administration , medicine , infectious disease (medical specialty) , disease , pathology
This study aims to find out the problems of workers and the implementation of laws and regulations that apply during the Covid-19 pandemic. This type of research is doctrinal legal research using a problem approach consisting of a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that (1) during the Covid-19 pandemic there were increasing problems between employers and workers regarding wage cutting policies implemented by companies; (2) Through the circular of the Ministry of Manpower No. M/3/HK.04/III2020 concerning Worker Protection and Business Continuity in the Framework of Prevention and Prevention of Covid-19, the government gives leeway to be agreed together between companies and workers related to wages to be carried out especially in the Covid-19 pandemic conditions.Keywords: Legal Protection; Workers; Wage Cuts; Covid-19.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pekerja dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal dengan menggunakan pendekatan masalah yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) selama masa pandemi Covid-19 terdapat peningkatan masalah antara pemberi kerja dan pekerja mengenai kebijakan pemotongan upah yang dilaksanakan oleh perusahaan; (2) melalui surat edaran Kemenaker No M/3/HK.04/III2020 tentang Pelindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, pemerintah memberi kelonggaran untuk disepakati bersama antara perusahaan dan pekerja terkait pengupahan yang akan dijalankan khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja; Pemotongan Upah; Covid-19.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here
Accelerating Research

Address

John Eccles House
Robert Robinson Avenue,
Oxford Science Park, Oxford
OX4 4GP, United Kingdom