Pelanggaran Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan

Kasus mengenai Pelanggaran Hak Anak di Indonesia kini semakin meningkat, pada dasarnya banyak aparat penegak hukum yang kurang memahami pengaturan mengenai Hak-hak Anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), telah ditetapkan bahwa Hak Anak mempunyai pengaturan yang khusus di dalam proses beracara yang wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak. Dari interpretasi tersebut menjelaskan bahwa Pelanggaran Hak Anak bertentangan dengan pernyataan di dalam Undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berusaha menjawab terkait akibat hukum pelanggaran hak anak dalam proses penyidikan. Dan peran pemerintah disini sebagai penjamin terpenuhinya hak anak yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan penegak hukum (penyidik) juga harus memperhatikan kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan proses beracara khususnya penyidikan yang bersangkutan dengan hak anak.