STATUS HUKUM PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PADA SAAT MASIH DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Penangguhan pelaksanaan upah minimum merupakan upaya hukum bagi pengusaha untuk meringankan beban pengusaha yang tidak mampu untuk membayar upah buruh sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan.Pengusaha mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur yang pada akhirnya dikeluarkannya Surat Keputusan penangguhan pelaksanaan upah minimum. Surat Keputusan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang dikeluarkan oleh Gubernur dapat berupa penolakan dan persetujuan permohonan penangguhaan pelaksanaan upah minimum yang telah diajukan oleh perusahaan-perusahaan. Hasil dari keputusan Gubernur tersebut menimbulkan sengketa terhadap keabsahan Surat Keputusan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang berujung pada gugatan. Oleh karena itu, status hukum Surat Keputusan penangguhan pelaksanaan upah minimum dipertanyakan yang mengakibatkan perlunya penelitian terhadap masalah ini.