RELAKSASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM DISKURSUS HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Environmental law related to natural resource management in Indonesia should  have  to achieve national food and energy security.  J uggling and smuggling  in the natural resource law  may   injure community justice (equity) and national economic (economy). Law enforcement in the name of ecology has  the potential to criminalize people and cause social problems.   The aim of this  paper is to explain  the existence of environmental law and the legal system for managing natural resources in meeting national food and energy needs .  To  respond the problem(s) arised,  therefore the study is conduct ed through a  qualitative research by examining various laws and regulations, relevant theories and concepts, and several court decisions  between the period of  2016-2019. In conclusion:  t he  system  space  of law  for managing natural resources has not prioritized the function of law as a protector and driver of a prosperous society. It nee ds  a s ystemic  relaxation  of legal syste m (legal substance, legal structure, and legal culture) to wards advancing food and energy sovereignty.  Such relaxation should proceed, not only at the legislative  drafting  stage , but also at  judicative  stage  in  order to accelerate  the  people- awareness  stage   heading to  the ius constituendum.Keywords:  advancing food and energy sovereignty,  natural resource management,  systemic relaxation AbstrakHukum  lingkungan  hidup  terkait  pengelolaan sumber daya alam  di Indonesia  semestinya berupaya  mencapai   ketahanan pangan dan energi nasional.  J umpalitan dan  penyelundupan hukum  sumber daya alam  dapat   mencederai keadilan masyarakat ( equity ) dan kepentingan ekonomi nasional ( economy ) .  Penegakan hukum  yang mengatasnamakan pelestarian ( ecology ) berpotensi  menyebabkan kriminali s asi terhadap  masyarakat  dan  menimbulkan   permasalahan sosial.  Paper ini bertujuan untuk menjelaskan   bagaimana  eksis tensi  hukum  lingkungan hidup dan sistem hukum pengelolaan sumber daya alam dalam meme nuhi kebutuhan pangan dan energi  nasional .   Untuk menjawab nya , telah dilakukan penelitian  yuridis normatif  yang  bersifat  kualitatif  dengan mengkaji  berbagai  ketentuan ,  teori  dan  konsep   yang relevan ,  serta  beberapa  putusan pengadilan  antara tahun 2016- 2019 .  Kesimpulannya :  r uang gerak  sistem hukum  pengelolaan sumber daya alam belum memprioritaskan fungsi hukum sebagai pelindung dan  pendorong kesejahteraan .   Perlu relaksasi   sistemik   terhadap sistem hukum  (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum)  demi   kedaulatan pangan dan energi  yang berkemajuan .   Relaksasi sistemik bukan hanya pada tahap  perancangan  legislasi tetapi juga  pada tahap  yudik atif demi meningkatkan kesadaran masyarakat menuju  hukum yang dicita-citakan pada masa yang akan datang.Kata kunci:  kedaulatan pangan dan energi yang berkemajuan, pengelolaan sumber daya alam,  relaksasi sistemik