Mengevaluasi Pelaksanaan Undang Undang Disabilitas: Studi Kasus Kampus-Kampus di Kudus Jawa Tengah

Tujuan ditulisnya naskah ini mengevaluasi perlunya disegerakan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas oleh negara. Akibat belum dibentuk, pelaksanaan UU Disabilitas tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara kampus-kampus di Kota Kudus Jawa tengah. Sehingga pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kaitannya dengan ketaatan penyelenggara kampus dalam memfasilitasi sarana dan prasarananya bagi penyandang disabilitas harus dievaluasi. Data diperoleh penulis bersumber dari kajian pustaka berupa tulisan para penulis yang memiliki konsen terhadap fasilitas umum dan perpustakaan dan muatan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perpustakaan sebagai badan publik berkewajiban menyediakan kemudahan sarana dan prasarana mengakses bagi publik dan penyandang disabilitas. Akan tetapi, dalam konteks  penyandang disabilitas hanya angan-angan karena perangkat dukung dalam UU Penyandang Disabilitas berupa 8 peraturan pemerintah (PP), 2 peraturan presiden (Perpres), 1 peraturan menteri sosial (Permensos), dan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas belum terwujud. Bila semua itu terwujud, harapan terciptanya UU Keterbukaan Informasi Publik pun terwujud. Dengan demikian, tugas kita bersama mengawalnya agar tujuan diterbitkannya UU Penyandang Disabilitas, UU Perpustakaan, dan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dapat terwujud bagi warga negara, khususnya penyandang disabilitas. Keberadaan Komisi Nasional Disabilitas sangat mendesak dibentuk.