ANALISA KELEMBAGAAN PENGELOLA ENERGI SEBAGAI PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI LAUT

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar akan energi laut. sepertipasang surut, gelombang laut, perbedaan suhu dan salinitas. Potensi energi tersebut dapat diwujudkanmenjadi energi listrik yang siap pakai. Implementasi potensi energi ini membutuhkan perhitungan aspekteknis yang tepat, seperti lokasi yang dipilih, jenis teknologi yang akan dipakai, biaya yang dibutuhkan.Selain aspek teknis, aspek kelembagaan harus disertakan dalam perhitungan. Tulisan ini bertujuan untukmenganalisis kelembagaan pengelola energi dari aspek regulatif, normatif dan kognitif. Pengumpulandata dilakukan pada tahun 2013 di lima kabupaten yaitu, Gresik, Klungkung, Flores Timur, Raja Ampat,Bangka. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui pengelolaan energi dilokasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian aspekregulatif terbesar pada Kabupaten Klungkung (Nusa Penida) ( 37,5%), Capaian aspek normatif terbesarterdapat di kabupaten Nusa Penida dan Flores Timur, masing-masing memiliki nilai capaian 45%, padaaspek kognitif menunjukkan bahwa nilai tertinggi (52,5%) terdapat pada Kabupaten Klungkung (NusaPenida). Prioritas lokasi untuk dikembangkan berdasarkan aspek kelembagaan (regulatif, normatif dankognitif) secara berurutan adalah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Larantuka, Kabupaten Gresik,Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Bangka. Pada wilayah yang memiliki capaian nilai aspekregulatif rendah perlu didorong untuk membuat regulasi dan aturan yang dapat digunakan sebagailandasan dalam pengembangan energi laut. Peningkatan aspek kognitif dan normatif perlu diberikandukungan berupa penguatan sosialisasi, penguatan kapasitas masyarakat dan partisipasi masyarakat.Title: Institutional Analysis Of Energy Management To SupportMarine Energy PolicyAs an archipelago, Indonesia has a huge ocean energy potential, derived from tidal, oceanwaves, temperature and salinity differences. Ocean energy potential transformed into electrical energythat is ready to use. Utilization of energy potential requires intensive assessment on technical aspectssuch as potential location, type of technology introduced, and total cost. In addition to the technicalaspects, institutional factor should be included in the asessment. This paper aims to analyze institutionalaspect, regulative, normative and cognitive. Data collection was conducted in 2013 in five districts:Gresik, Klungkung, East Flores, Raja Ampat, Bangka. Informant interviews were carried out to determineperception of energy management at each site. Data analysis was qualitative description. The resultsshowed that the greatest achievement on the regulative aspects was Klungkung-Nusa Penida (37.5%).The highest achievement on normative aspects were Flores East and Nusa Penida district, with thevalue of 45%. While the cognitive aspect shows that the highest value (52,5%) attained in Klungkungregency. Based on Institutional Aspects (regulative, normative and cognitive), priority locations forenergy development were sequentially Klungkung regency, Larantuka regency, Gresik regency, RajaAmpat Regency, and Bangka regency. It is recommended, for areas with low value of regulativeaspects,regulations should be stipulated for ocean energy development. Improved cognitive andnormative aspects are through strengthening intensive communication with local stake holder,communityengagementand capacity building.