IMPLIKASI KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI

Implication of Education Policy to Campus Management. After the reformation, the policy on the regional autonomy arise, including campus’s autonomy, called “State-Own Legal Body” and General Services Body. A legal body State University has a full authority in academic and non-academic matters. In Addition, it exists separate asset and person in charge working for University has the authority to make legal action. On the other hand, the General Services Body doesn’t have the authority as big as a legal body one, such as the separation of assets and flexibility in financial management.Key Words: policy, campus’s management Abstrak: Implikasi Kebijakan Politik terhadap Manajemen Perguruan Tinggi. Sejak era reformasi, berbagai kebijakan muncul mulai dari kebijakan terkait dengan otonomi daerah hingga kebijakan terkait dengan otonomi perguruan tinggi yang lebih dikenal dengan istilah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum mempunyai wewenang penuh dalam hal akademik dan nonakademik. Selain itu, juga memiliki kekayaan yang dipisahkan serta para pengelola dapat melakukan perbuatan yang mengandung hukum. Sedangkan perguruan tinggi negeri berstatus badan layanan umum mempunyai wewenang tidak sepenuh yang dimiliki pergurun tinggi berbadan hukum. Termasuk dalam hal pemisahan kekayaan dan pengelola yang tidak memiliki hak melakukan perbuatan yang mengandung hukum. serta yang menjadi karakteristiknya adalah mempunyai fleksibilitas dan kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan. Kata Kunci: Kebijakan Politik, Manajemen Perguruan Tinggi DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2246