HAK KONSTITUSIONAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan penyandang disabilitas mental secara hukum dan batasan hak konstitusional yang dimiliki penyandang disabilitas mental dalam pemilu. Penyandang disabilitas mental adalah istilah lain dari orang dalam gangguan jiwa, orang dalam gangguan jiwa adalah orang yang kondisi kejiwaannya sakit sehingga butuh pengobatan dan perawatan agar dia sembuh dan bisa berinteraksi dengan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statuta approach atau pendekatan undang-undang untuk memahami konsep tentang kedudukan penyandang disabilitas mental dalam pemilu sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekatkan masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, dan kaidah yang sesuai dengan obyek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas mental atau ODGJ semata-mata untuk mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan atas persamaan hak, serta konsep demokrasi yang mengedepankan prinsip one man, one vote, one value, sehingga mereka dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit jiwa berhak untuk memilih walaupun pemberian hak pilih itu tidak memberikan kepastian hukum, bahkan mencederai kedaulatan rakyat itu sendiri.