KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING BERBASIS PENGAWASAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG

Along with the increase in capture fisheries production, the escalation of biodiversity damage has occurred in the Lampung Province sea area. This condition is one of them caused by destructive fishing activities. Destructive fishing is still a problem in the sea area of Lampung Province due to the lack of community role, especially in terms of supervision. Tackling destructive fishing based on community supervision is one form of community empowerment to play an active role and be directly involved in efforts to tackle damage to fishery resources. Therefore, this article will discuss the problem of how the condition of the case of destructive fishing in Lampung Province? How are efforts to tackle destructive fishing in Lampung Province? And what is the policy model for controlling community based destructive fishing? The results showed that from 2016 to 2019 there were 27 cases of destructive fishing that were tried at the District Court A Class Tanjung Karang. Efforts in overcoming destructive fishing in Lampung Province have so far tended to be a means of punishment or a repressive action with a criminal law approach. But in fact this effort has not been able to solve the problem of destructive fishing. Therefore, this research offers a model of controlling destructive fishing based on community supervision through the means of penal and non-penal means.Keywords: Lampung, destructive fishing, community surveillance Seiring peningkatan produksi perikanan tangkap, eskalasi kerusakan keanekaragaman hayati terjadi di wilayah laut Provinsi Lampung. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kegiatan destructive fishing. Destructive fishing masih menjadi persoalan di wilayah laut Provinsi Lampung disebabkan karena minimnya peran masyarakat khususnya dalam hal pengawasan. Penanggulangan destructive fishing berbasis pengawasan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan sumberdaya perikanan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimanakah kondisi perkara destructive fishing di Provinsi Lampung? Bagaimanakah upaya penanggulangan destructive fishing di Provinsi Lampung? Dan bagaimanakah model kebijakan penanggulangan destructive fishing berbasis pengawasan masyarakat? Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2019 terdapat 27 perkara destructive fishing yang di adili pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Upaya penanggulangan destructive fishing di Provinsi Lampung selama ini cenderung pada sarana penal atau tindakan refresif dengan pendekatan hukum pidana. Namun nyatanya upaya ini belum mampu menyelesaikan persoalan destructive fishing. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model penanggulangan destructive fishing berbasis pengawasan masyarakat melalui sarana penal dan sarana non penal.Kata kunci: Lampung, destructive fishing, pengawasan masyarakat