Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak

Law protection on domestic worker is one of occupation that woman and children do where in the implementation they must get protection from government since the constitution has guarantee certainty, equality, and protection for every citizen without exception to include them. Government as facilitator in private realm must take responsibility to protect woman and child domestic worker with formulate comprehensive regulation and the institution that carry on in order to shape socio-culture of people to friendly domestic worker. Unfortunately, statutory are not accommodate legal protection for domestic worker. The only hope right now is on department ordinance that still have problem such as contradiction. Based on those problem, the reconstruction of law to solve substantial, structure, and cultural are needed. This research is use statutory approach, comparation approach, and conceptual approach as the method. The conclusion that this research got is the absent of comprehensive legal protection for domestic worker is caused by no legal recognition can give them certainty and protection. Therefore, the initiation to reconstruct protection for domestic worker with the basis is draft act protection for domestic worker that emulate Philippines statutory named Batas Kasambahay and creation of special inspector team for domestic worker are needed.   Keywords : Legal Protection, Domestic Worker, Reconstruction of Law   Abstrak : Perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu profesi yang banyak dikerjakan oleh perempuan dan anak dimana pada tataran implementasi seharusnya dilindungi oleh negara mengingat konstitusi sendiri telah menjamin kepastian, kesetaraan, dan perlindungan hukum kepada semua warga negara Indonesia tanpa mengecualikan mereka. Negara sebagai fasilitator dalam ranah privat harus bertanggung jawab untuk melindungi PRT perempuan dan anak dengan melakukan melalui perumusan regulasi yang komprehensif disertai institusi yang menyelenggarakannya sehingga mampu membentuk sosio-kultural masyarakat kearah ramah PRT. Sayangnya, undang-undang yang ada tidak mengakomodir perlindungan hukum kepada PRT perempuan dan anak. Satu-satunya harapan mereka sekarang ini ada pada peraturan Menteri, tetapi pada tataran tersebut juga masih ada polemik seperti tumpang tindih. Berdasarkan problematika tersebut, perlu rekonstruksikan hukum yang menjawab secara substansi, struktur, dan kultural. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan konseptual. Penilitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan perlindungan hukum yang memadai bagi PRT perempuan dan anak diakibatkan tidak ada pengakuan secara legal yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka. Maka dari itu, perlu digagasnya rekonstruksi perlindungan hukum terhadap PRT dengan basis Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga meniru produk hukum Filipina yaitu Batas Kasambahay serta pembentukan tim unit khusus pengawasan PRT.   Kata kunci : Perlindungan Hukum, PRT, Rekonstruksi Hukum