Kajian Penerapan dan Hasil Kebijakan Agropolitan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Implementasi Kebijakan Agropolitan Kementerian Pertanian memberikan hasil yang beragam di tiapdaerah. Hasil dari kebijakan pusat yang demikian ini biasanya ditentukan oleh: 1) strukturimplementasi, 2) instrumen kebijakan, 3) partisipasi masyarakat, dan 4) ketersediaan sumber daya.Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang menerapkankebijakan ini, dimulai di Kecamatan Mungka pada tahun 2005. Penerapan kebijakan ini hendakmencapai kenaikan pendapatan dan produktivitas masyarakat sebesar 5%. Analisis menunjukkanbahwa pada awal 2012, kenaikan pendapatan 5% hanya dinikmati oleh 63,04% penduduk, sedangkankenaikan produktivitas sebesar 5% hanya terjadi pada 34,78% masyarakat. Analisis selanjutnyamenunjukkan bahwa rendahnya pencapaian tersebut adalah hasil dari 1) ketidakjelasan panduan yangditerbitkan oleh Kementerian, 2) kurangnya dasar hukum untuk pelaksanaan Master Plan Agropolitandi Kabupaten Lima Puluh Kota, 3) inkonsistensi kelompok kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota, 4)inefisiensi Susunan Organisasi dan Tata Kerja – SOTK di Kabupaten Lima Puluh Kota, 5) kurangnyapengetahuan dan jumlah penyuluh di BP3K Mungka untuk membantu masyarakat, 6) kurangnyadukungan komite anggaran daerah dalam alokasi pendanaan, 7) kurangnya keterlibatan PemerintahNagari dalam implementasi program, dan 8) kurangnya koordinasi dan komunikasi antara legistlatifdan eksekutif.Kata kunci : kebijakan agropolitan, cara, hasil