Peran Kelembagaan Adat Dalam Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan di Kota Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

Pembangunan Kota Sentani pasca ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Jayapura mengalami keunggulan atau pertumbuhan yang pesat. Implikasi sebagai kota baru akibat pemindahan ibukota kabupaten dari Kota Jayapura adalah pada peningkatan kebutuhan tanah. Penyediaan tanah untuk mendudukung kegiatan pembangunan secara aksesibilitas terkendala oleh status kepemilikan lahan adat. Untuk kota Sentani, tanah adat yang ada merupakan hak ulayat dari tiga kampung yaitu kampung Sereh, Yobeh dan Ifar Besar. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka pengadaan lahan yang mengemuka adalah pada bagaimana peran kelembagaan adat dalam pengadaan lahan untuk pembangunan di kota Sentani.Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis sebaran aktifitas guna lahan, analisis sebaran hak ulayat, analisis perbandingan prosedur dan proses pelepasan lahan adat antara perseptif masyarakat adat dan hukum positif serta analisis keterlibatan lembaga adat, di dapatkan temuan bahwa bahwa peran kelembagaan adat masig berperan terbatas, belum optimal. Belum optimalnya peran kelembagaan adat adalah sebagai akibat dari: efektivitas koordiniasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan mekanisme (KISSME) belum memadai, lembaga adat belummaksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengayom, pelindung, pelayan, pelaku dan pemimpin tertinggi dari norma-norma yang ada.