Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi

Kehadiran badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc di baik tingkat kecamatan, kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara regulasi hadir untuk mendukung penyelenggaraan pemilu secara teknis di lapangan. Praktiknya, perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc juga bisa jadi sangat politis. Penelitian ini didasarkan pada studi kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dalam konteks pilkada 2015. Politisasi iini melibatkan birokrasi dan partai politik secara simultan. Politisasi di level birokrasi berlangsung melalui jalur PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan jalur pilkades. Politisi ini terjadi melalui kanal-kanal seperti lewat jalur camat, kades/lurah, kadus, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan PPS hasil politisasi kades/lurah. Politisi perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc semakin kuat ketika sampai di level birokrasi di hirarkhi bawah dikarenakan aturan rekrutmen yang longgar, tidak spesifik, dan kurangnya campur tangan KPU kabupaten/kota di hierarki tingkatan bawah tersebut.