Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pasca terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-Xlll/2015 sebagai pem-batalan larangan politik dinasti, sejumlah calon  dari kerabat petahana maju dalam Pilkada 2015 dan terus berlanjut di pilkada setelahnya. Selain karena hambatan regulasi yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, maraknya calon yang berlatar belakang dinasti terindikasi adanya masalah di partai politik dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana partai-partai politik melaksanakan proses rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada yang ikut menyuburkan politik dinasti. Artikel ini menggunakan data dari studi literatur, hasilnya menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik  bersifat sentralistis dan informal, serta menggunakan pertimbangan pragmatis dengan menambahkan syarat  kemampuan finansial dan tingkat elektabilitas calon, sehingga lebih memberi jalan bagi calon yang berlatar belakang dinasti.