KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN BBM SUSBSIDI DI NUSA TENGGARA TIMUR

Kebijakan formulasi tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dan penerapan sanksi pidana dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.Penelitian ini diharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap individu dan badan hukum. Ancaman hukuman terhadap pejabat yang mengeluarkan ijin tidak sah atau menyalahgunakan kekuasaan. Sanksi pidana hendaknya dirumuskan tidak kaku kumulatif namun lebih eksibel dengan perumusan alternatif atau kumulatifalternatif.