Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung

Perebutan akses dan konflik pemanfaatan atas ruang laut di Kepulauan Bangka Belitung merupakan konsekuensi logis atas sifat laut yang open access, dimana hampir 80% wilayah provinsi ini adalah lautan dan pesisir. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana konflik kepentingan memperebutkan ruang laut antara berbagai aktor, yakni masyarakat, swasta, dan pemerintah berlangsung. Dengan meminjam pendekatan sosio-spasial dari Levebvre, penulis ingin menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani beragam kepentingan aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut. Dengan menggunakan  metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berjalan secara dinamis bahkan menjadi arena kontestasi konflik kepentingan. Di satu sisi, kesejahteraan nelayan dan potensi kekayaan alam di laut (timah) perlu dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada sisi yang berseberangan, aspek ekologi atas dampak dari aktifitas penambangan timah di laut juga wajib diperhatikan. Perda RZWP3K adalah sarana yang mengakomodir konflik kepentingan yang terjadi.