Open AccessTINGKAT PENGGUNAAN BAHAN TERSERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN USULAN BIDANG AUDIT KEPADA TIM KOMISI FATWA MUI PROVINSI BANTEN
Author(s) -
Wahyu Susihono,
Irhamni Irhamni,
Rodani Rodani,
Arifina Febriasari,
Samsudin Samsudin,
Anis Uswatun Khasanah,
Indah Langitasari,
Imas Eva Wijayanti,
Muhammad Nurtanto,
Tanty Yuanita,
Nurhayati Nurhayati
Publication year - 2018
Publication title -
indonesia journal of halal/indonesian journal of halal
Language(s) - Italian
Resource type - Journals
eISSN - 2656-4963
pISSN - 2623-162X
DOI - 10.14710/halal.v1i1.3113
Subject(s) - humanities , physics , art
Abstrak Produk yang sudah tersertifikasi halal dapat beredar di berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini, proses pengajuan sertifikasi halal, dilayani di LPPOM MUI. Bahan baku yang digunakan oleh produsen menjadi bagian dari keharusan untuk didaftarkan dalam borang matrix bahan baku tanpa terkecuali. Bidang audit mengusulkan kepada komisi fatwa berupa sekumpulan hasil borang audit yang telah lolos dalam rapat post audit. Tujuan penelitian ini adalah melihat tingkat penggunaan bahan tersertifikasi halal dan asal produk dari perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal di Banten selama tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka terhadap bahan dari tiap produsen yang diusulkan oleh bidang audit LPPOM MUI Banten kepada komisi Fatwa MUI di tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asal sertifikasi halal yang digunakan oleh sebagian besar produsen di Provinsi Banten secara berturut-turut berasal dari LPPOM Pusat 75,78%; LPPOM Banten 7,08%; LPPOM Jawa Barat 5,21%; LPPOM Jawa Timur 4,70%; LPPOM DKI 2,22%. Produsen di Banten, sebagian besar menggunakan kelompok Roti dan Kue (bakery) 37,97%; kelompok makanan ringan (snack) 17,62%; kelompok daging dan produk daging olahan 11,56%; kelompok restorant 8,92% dan kelompok katering 6,57%. Semakin tinggi rangking kelompok produk yang digunakan oleh produsen, maka semakin tinggi frekuensi produk ditemukan oleh auditor LPPOM MUI Banten.. Kata kunci: sertifikasi halal, bisang audit, komisi fatwa, LPPOM, MUI