Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi

Abstrak Kesejahteraan masyarakat dipandang perlu untuk peningkatan dari segi perekonomian, yang menjadi dasar mengapa koperasi muncul dan berkembang dan bersaing dengan kompetitor, sehingga dibutuhkan sistem organisasi yang mendasari untuk pengelolaan koeprasi yang menciptakan suasana koperasi yang baik, professional, tangguh, mandiri, bertanggungajwab, transparan didukung dengan pemanfaatan teknologi dengan menciptakan efisien dan efektiftasnya pengendalian di koperasi dan dapat meningkatkan SHU bagi anggota koperasi. Sistem tanggungreteng yang dikenal oleh koperasi setia bhakti wanita dibuktikan dengan NPL 0 (nol). Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian menggunakan pendekatan reseaserch and development (RnD) dengan menggunakan analisis deskriptif. Strategi pengumpulan data menggunakan quisioner (uji realibilitas dan validitas), observasi dan wawancara. Teknik analisis data dimana elemen Good Corporate Governance (GCG) transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan serta sistem informasi menggunakan skala linkert. Hasil yang diperoleh bahwa sistem informasi memperoleh rata-rata 2.52 terlaksana namun belum menjadi prioritas dalam kemudahan mem peroleh informasi dan penggunaan teknologi informasi, partisipasi anggota 4.20, cukup baik dalam mewujudkan koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota, prinsip transparansi memperoleh rata-rata 4,02 dapat diterlaksana dengan baik dan cukup terwujud, pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan disampaikan di RAT dan dukungan dari sistem tanggungreteng yang menjadi tata nilai dalam musyawarah mufakat. Independensi dengan indeks 3,83 cukup terwujud dengan pengelolaannya, prinsip responsibility pengelolaan koperasi menjadikan modal awal membangun koperasi. Prinsip akuntabilitas dengan indeks 3,71 dapat terlaksana dengan baik, struktur organisasi yagn dipertanggungjawabkan secara etis, dengan dilakukan pengawasan kinerja operational dalam pertanggungjawaban usaha,tanggungjawab pengurus bila anggota tidak lancer dalam melakukan pembayaran pinjaman serta bila ada penyalahgunaan uang operasional, melalaikan tugas, melakukan tugasnya tidak dengan hati-hati menjadi tanggungjawab bersama dan kinerja pengurus dapat dinilai dari keberhasilan laba dan penignkatan SHU serta jumlah anggota. Prinsip kewajaran serta kesetaraan 3,94 terlaksana dengan baik, karena tidak ada perbedaan unsur SARA.