English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Birokrasi bebas dan bersih melayani merupakan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak tahun 2009. Percepatan reformasi birokrasi dalam roda pemerintahan dengan  membangun Zona Integritas (ZI)   sebagai kunci penting dalam pencegahan korupsi di pemerintahan, salah satunya adalah kewajiban memiliki standar pelayanan yang terstandardisasi internasional yang dapat ditandai dari prosedur pelayanan yang ditetapkan tidak membuka celah dan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). ISO 37001 merupakan bentuk implementasi pengendalian gratifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana penerapan ISO 37001 dalam tubuh organisasi. Studi kasus dilakukan pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dengan metode survei dan  review literature , wawancara kepada 7 (tujuh) responden   dan analisis dokumen yang menunjukkan bahwa organisasi sudah cukup optimal dalam penerapan ISO 37001. Dampak penelitian ini adalah sebagai  pilot project  penerapan sistem manajemen anti penyuapan sehingga membantu organisasi mencegah dan meminimalisir terjadinya kasus gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan oknum perorangan atau yang terorganisir dilakukan oleh korporasi.     

jurnal standarisasi/jurnal standardisasi

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ISO 37001 : 2016 DAN REFORMASI BIROKRASI (STUDI KASUS PADA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH)