English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Plus monthly

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Free Plan

Pengaturan kewenangan lembaga yang menyelesaikan sengketa Pemilukada mengalami perubahan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Perubahan tersebut berakibat pada Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada, namun melalui putusan nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan tersebut. Putusan tersebut direspon oleh Presiden dan DPR dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengisyaratkan penyelesaian sengketa hasil Pemilukada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga terbentuk lembaga peradilan khusus pemilu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi urgensi transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu dan bagaimana wujud serta ruang lingkup Bawaslu apabila ditransformasikan menjadi peradilan khusus pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan yang bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana pemilu semakin menguatkan harapan transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu yang independen.Since Law Number 12 of 2008, there has been a change in the regulation of the institution's power that settles Regional Election disputes. The Constitutional Court was given jurisdiction to decide disputes regarding Regional Election results due to this reform. By judgment number 97/PUU-XI/2013, the Constitutional Court revoked this power. In response to this judgment, the President and the House of Representatives of Republic of Indonesia issued Law No.8 of 2015, which stated that the Constitutional Court would redetermine the Regional Election results until a special election court was established. The fundamental issue addressed in this paper is the necessity of converting Bawaslu into a special election court and the form and scope of Bawaslu after it has been changed. A normative legal research technique is used in this work. The study's findings show that Bawaslu actuality as a quasi-judicial entity that works as an investigator and public prosecutor in electoral crime cases supports the argument for its transition into an independent election special court. 

Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilukada