Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital

Permasalahan penyiaraan sangatlah kompleks yakni definisi dan pengawasan penyiaraan yang masih belum jelas, serta kewenangan KPI lemah untuk mengawasi media digital. Tujuan penelitian ini, yaitu: Pertama, pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia atas Media Digital. Kedua, konsep dan praktek lembaga penyiaran terhadap pengawasan media digital di negara lain. Ketiga, desain pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pengawasan media digital. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, problematika hukum terhadap kedudukan KPI dalam pengawasan media digital yakni penafsiran frasa “media lainnya di Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran”. Kedua, pengawasan media digital di Jerman dan Australia cukup maju untuk mengatur secara ketat penyiaraan digital dengan sistem terintegrasi misalnya Jerman mewajibkan youtube untuk mengintegrasikan UU penyiaran dalam sistem dan Australia melakukan take down apabila konten negatif dari domain lokal. Ketiga, desain penguatan lembaga KPI melalui perluasan kewenangan media digital, integrasi kelembagaan Polri dan Kominfo dan pendekatan “konvergensi media” bidang telekomunikasi, media dan internet dalam kerangka peraturan tunggal.The problem of broadcasting is very complex, consisting of the definition and supervision of broadcasting which is still unclear and the authority of KPI is still weak to supervise digital media. The research objectives are: First, to look at the legal problems of the Indonesian Broadcasting Commission in supervising Digital Media. Second, the concept and practice of broadcasters on digital media surveillance in other countries. Third, the design of the Indonesian Broadcasting Commission's supervision of digital media supervision. The results of the study show that first, there are still legal problems with the position of KPI on digital media supervision. Second, digital media surveillance in Germany and Australia has been quite advanced which has strictly regulated broadcasting in digital with an integrated system. Third, the design is carried out by strengthening KPI institutions, institutional integration, and the "legislative convergence" approach.