Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019

Artikel ini hendak menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dikaitkan dengan hasil pemilu serentak 2019. Objek dari kritik yang hendak dilakukan adalah ketepatan dari penggunaan pendekatan realisme sebagai teori ajudikasi oleh MK dalam memutuskan konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan hasil pemilu serentak, putusan MK tidak berhasil dalam memperkuat presidensialisme di Indonesia melalui teori efek ekor jas, seperti harapan MK. Menanggapi kegagalan tersebut artikel ini menyarankan supaya penggunaan pendekatan realisme harus mengantisipasi falibilitasnya. Menanggapi isu yang lebih umum, artikel ini mengajukan usulan untuk perubahan konstitusi guna menata ulang mekanisme pengujian yudisial sesuai dengan model Kanada yang secara konseptual dikenal sebagai pengujian yudisial dengan finalitas legislatif. Rekomendasi tersebut bertujuan mengantisipasi kesalahan yudisial dalam interpretasi konstitusi seperti ditunjukkan oleh Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.This article examines Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 following the simultaneous elections of 2019. The object is the correctness of the utilisation of realism as a theory of adjudication by the Court in deciding the constitutionality of Law Number 42 of 2008. It can be concluded that, the Court’s decision is false, i.e. it fails to strengthen presidential in Indonesia, as expected by the Court, according to coattail effect theory. Hence, responding to this failure, this article suggests a caveat that the utilisation of realism should anticipate its fallibility. Therefore, responding to the issue to be more general, this article also suggests a proposal for a constitutional amendment to restructure the judicial review mechanism in accordance with the Canadian model known as, conceptually, judicial review with legislative finality. The recommendation aims to anticipate judicial error in constitutional interpretation as shown by the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013.