Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan

Cepatnya pertumbuhan penggunaan internet telah menyebabkan pemerintah di berbagai negara menerapkan ‘kebijakan pembatasan internet’ untuk mengimbangi posibilitas penyalahgunaan internet, termasuk pula Indonesia. Pembatasan internet demikian menimbulkan polemik terutama mengenai hak-hak kebebasan berpendapat dan hak berkomunikasi serta mendapatkan informasi. Pada tulisan ini, polemik tersebut akan ditelusuri lebih lanjut dengan 3 (tiga) perspektif yaitu: (1) negara hukum; (2) hak asasi manusia; dan (3) komparasi hukum. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil analisis tulisan ini menunjukkan bahwa: (1) masih terdapatnya prinsip-prinsip negara hukum yang belum terpenuhi dalam pembatasan internet; (2) pembatasan hak asasi manusia dalam pembatasan ‘jaringan internet’ yang belum memiliki landasan undang-undang; (3) karakteristik pembatasan internet dalam padangan beberapa negara yang diharapkan yaitu: a) ada landasan yuridis yang jelas; b) memuat prosedur pembatasan yang jelas; c) adanya pemeriksaan dan pengawasan; d) adanya pengawas independen; e) adanya mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.