English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Plus monthly

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Free Plan

Riset ini mengkaji pertama, aspek pembentukan UU No.2/2012. Kedua, tafsir makna pembangunan untuk kepentingan umum. Ketiga, proses ganti kerugian pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan. Terakhir, polemik putusan MK No. 50/PUU-X/2012. Temuan riset menunjukan, aspek prosedural pembentukan UU No. 2/2012, belum sesuai kaidah pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Begitu pula, konsepsi makna kepentingan umum  dan proses ganti rugi atas tanah masih jauh dari spirit UUPA Jo Pasal 33 UUD 1945. Pasca putusan MK, perlu legislatif review UU No. 2/2012, untuk mendekonstruksi makna “fungsi sosial tanah” agar sesuai falsafah Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA. DPR harus segera menyelesaikan RUU Pembaruan dan Penataan Struktur Agraria, RUU Penyelesaian Konflik Agraria, dan RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam, sebagai amanat  Tap MPR No. IX/2001 Jo Tap MPR No. V/2003. Pembangunan untuk kepentingan umum, harus diletakkan dalam spirit fungsi sosial tanah dan reformasi agraria demi mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012