Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020

AbstrakIndependensi peradilan adalah fondasi utama terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Terkait diskursus independensi kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang menguji pasal Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Para Pemohon menguji kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan, kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan ketua dan wakil Ketua Pengadilan Pajak, serta ketiadaan batasan periodesasi jabatan ketua dan wakil ketua. Lebih lanjut, Mahkamah dalam amar putusan a quo menyatakan bahwa ““Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”. Berangkat dari latar belakang tersebut, kajian ini berusaha menganalisa independensi hakim pengadilan pajak pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dengan pendekatan teori independensi peradilan. Kajian ini menunjukkan Putusan Mahkamah tidak hanya mendukung independensi hakim badan peradilan pajak tetapi juga menarik garis demarkasi antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif.AbstractJudicial independence is the main foundation for the of justice and legal certainty. Regarding the discourse on the independence of judicial power, the Constitutional Court decided on Case Number 10 / PUU-XVIII / 2020 which examined Article 5 paragraph (2) and Article 8 paragraph (2) of Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court. The Petitioners challenged the authority of Ministry of Finance to develop the organization, administration and finance for the Tax Court, the authority of the Minister of Finance to propose the chairperson and deputy chairman of the Tax Court. Furthermore, the Court in its ruling states that "the Chairperson and Deputy Chairperson are appointed by the President who is elected from and by the Judges who are subsequently proposed through the Minister with the approval of the Chief Justice of the Supreme Court for 1 (one) term of office for 5 (five) years". This study examined the independence of the tax court judges after the Constitutional Court Decision Number 10 / PUU-XVIII / 2020 with independent judicial theory approach. This study showed that the Court's decision not only supports the independence of the tax court judges but also draws a demarcation line between judicial power and executive power.