Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama

Tulisan ini hendak membahas mengenai konsistensi putusan-putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang berdasarkan asas preseden. MK beberapa kali dipandang tidak konsisten karena kerap mengeluarkan putusan yang bersifat overrulling. Namun, sebenarnya tidak sedikit juga putusan MK yang konsisten mengikuti preseden. Meskipun penggunaan asas preseden hanya dikenal di negara yang menganut tradisi common law, MK ternyata juga menerapkannya. Putusan MK tentang pengujian UU Pencegahan Penodaan Agama adalah salah satu bentuk dianutnya asas preseden di MK. Putusan ini secara konsisten menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tetap konstitusional karena akan terjadi kekosongan hukum apabila UU Pencegahan Penodaan Agama diputus inkonstitusional. Dalam perkara tersebut, MK mempertahankan ratio decidendinya terhadap konstitusionalnya UU Pencegahan Penodaan Agama karena meskipun MK sadar bahwa UU a quo banyak mengandung kelemahan. Konsistensi standing MK terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama ini merupakan salah satu bentuk dari dipraktekannya doktrin preseden. This paper will discuss the consistency of the constitutional court decision in the  judicial review cases based on the principle of precedent. MK several times deemed  inconsistent because often issued a ruling that is overruling. However, there were  actually a lot of MK decisions that consistently followed the precedent. Although  the use of the precedent principle is only known in common law tradition, the  Constitutional Court apparently also applies it. The Constitutional Court’s decision  regarding the Blasphemy Prevention Act was one form of the principle of precedent  in the Constitutional Court. This decision consistently states that the Blasphemy  Prevention Act remains constitutional because a legal vacuum will occur if the  Blasphemy Prevention Law was decided to be unconstitutional. In this case, the Court  retained its ratio decidendi to the constitutionality of the Blasphemy Prevention  Law, even though the Court was aware that the Law contained many weaknesses.  The consistency of the Constitutional Court on the judicial review of the Blasphemy  Prevention Act is one form of the practice of precedent doctrine.