Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat

Sistem keadilan pemilu telah dibangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal itu ditandai dengan diaturnya seluruh prosedur pelaksanaan tahapan pemilu dan mekanisme penanganan pelanggaran atau sengketa pemilu. Penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa, Bawaslu berwenang menerbitkan putusan yang bersifat final. Dengan wewenang tersebut peran Bawaslu diperkuat dalam kerangka penegakan hukum untuk keadilan pemilu. Kajian ini hendak menelaah bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan, khususnya di Sumatera Barat. Dipilihnya Sumbar karena provinsi ini menjadi salah satu daerah yang rawan dari aspek penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Selain itu, di Sumbar juga terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani Bawaslu pada Pemilu 2019 dibandingkan 2014. Terkait hal itu, masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana penegakan hukum pemilu dilaksanakan Bawaslu dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu, khususnya dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu. Masalah tersebut dijawab menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan bahan hukum berupa putusan pengadilan dan putusan Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa sistem keadilan pemilu telah dijalankan dalam proses penanganan pelanggaran dan sengketa oleh Bawaslu di Sumatera Barat. Hal itu ditandai dengan diprosesnya setiap laporan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana dan sengketa pemilu berdasarkan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, beberapa kelemahan yang ditemui masih mengganjal cita perwujudan keadilan pemilu secara lebih optimal.The electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked the electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked by the regulation of all procedures for implementing the election stages and the mechanism for handling election violations or disputes. The settlement of violations and election disputes is carried out by Election Supervisory Body (Bawaslu). In resolving violations and conflicts, Bawaslu has the authority to issue final decisions. With this authority, the role of Bawaslu is strengthened in the framework of law enforcement for election justice. This study would like to examine how this authority is exercised, especially in West Sumatra. West Sumatra has chosen because this province has become one of the most vulnerable areas in terms of organizing free and fair elections. Furthermore, there has also been an increase in the number of cases handled by Bawaslu in the 2019 elections compared to 2014 in West Sumatera. Therefore, how election law enforcement is carried out by Bawaslu to realize electoral justice, particularly in handling election violations and disputes. This article using normative legal research methods by relying on legal materials in the form of court decisions and decisions of the Bawaslu in province and city. In this study, it was concluded that the electoral justice system had implemented in the process of handling violations and disputes by Bawaslu in West Sumatra. All complaint report indicated it, i.e., administrative offenses, alleged criminal acts, and election disputes have been passed based on procedures determined by statutory regulations. However, there are still some weaknesses that must be evaluated because the election justice can not maximize.