Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Perilaku Pembentukan Harga Produk Industri melalui Structure-Conduct Performance Model

This paper analyzes the impact of trade liberalization on the domestic price of industry product by utilizing the structure-conduct-performance (SCP) model. Applying the model to a pooled data of the 3 digits ISIC level of Indonesian industry product, the result shows the abnormal price determination on industry level after the increase of trade liberalization. The existence of this phenomenon, the downward profit-margin rigidity, is indicated by the increase of the profit margin, which reduces the social welfare and tends to persist the inflation. A clear consequence for the Indonesian Central Bank, is to faster and increase the credibility of the middle and long term inflation target, either by clarify the policy signal and its consistency and increase the cooperation with the government. JEL: E31, L11, O24, P23 Keyword: Trade liberalization, Structure-Conduct-Performance, Price, Industry 1 Penulis adalah peneliti pada Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia. Kontak : astiyah@bi.go.id, akhis@bi.go.id, desthy@bi.go.id. 524 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 2005 I. PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Kebijakan liberalisasi (deregulasi) perdagangan telah dilakukan pemerintah sejak awal 1980an. Secara gradual pemerintah membuka perekonomian dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan penurunan tarif dan menghilangkan kebijakan non-tarif yang menghambat masuknya barang impor secara bertahap. Di samping itu, Indonesia juga melakukan kerjasama perdagangan regional melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA). Selanjutnya kebijakan liberalisasi perdagangan makin meningkat sejalan dengan derasnya arus globalisasi dan masuknya Indonesia dalam kerjasama internasional melalui World Trade Organization (WTO). Sementara itu, krisis nilai tukar yang berlanjut menjadi krisis finansial pada 1997 ≈membuka∆ kebijakan perdagangan yang harus sejalan dengan komitmen yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF sebagai bagian dari ≈IMF conditionalities∆. Ada beberapa hal yang belum menjadi komitmen Indonesia dalam WTO yang harus dilaksanakan sesuai dengan LoI tersebut. Keuntungan yang sering dijadikan argumen dalam melakukan kebijakan liberalisasi perdagangan antara lain untuk meningkatkan efisiensi. Peningkatan efisiensi tersebut dilakukan melalui beberapa jalur berikut. Pertama, melalui peningkatan produktivitas karena makin efisiennya alokasi sumber daya baik dalam suatu industri maupun antar industri. Kedua, melalui peningkatan persaingan. Liberalisasi berpotensi untuk meningkatkan kompetisi antara produsen domestik dengan luar negeri, sehingga produsen domestik yang tidak efisien akan keluar dari industri selanjutnya industri secara keseluruhan akan menjadi lebih efisien. Disamping itu, dengan makin efisien dan makin meningkatnya tingkat persaingan suatu industri maka akan mendorong penurunan excess profit (marjin keuntungan yang ≈berlebih∆) menjadi normal profit pada produsen domestik yang sebelumnya menikmati ≈proteksi∆ dalam sistem pasar yang oligopolistik. Hal ini akan mendorong harga barang domestik dan impor menjadi relatif lebih rendah dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Pengendalian inflasi merupakan tugas pokok Bank Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, studi mengenai dampak kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap pembentukan harga produk industri dipandang perlu. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan memprediksi secara akurat tingkat inflasi dari sektor industri dan selanjutnya dapat meningkatkan akurasi prediksi inflasi indeks harga konsumen (IHK). I.2 Tujuan Penelitian ini bertujuan menganalisa dampak kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap pembentukan harga barang industri di pasar domestik melalui pendekatan structure-conduct 525 Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Perilaku Pembentukan Harga Produk Industri melalui Structure-Conduct Performance Model performance (SCP) model. Penggunaan SCP karena terkait dengan keterbatasan data yang tersedia. Pendekatan SCP pada dasarnya menganalisa dampak peningkatan perdagangan luar negeri terhadap kinerja perusahaan yang direfleksikan dalam price-cost margin (PCM) yang merupakan ukuran tingkat profitabilitas. Dengan makin meningkatnya tingkat persaingan akibat makin terbukanya perekonomian, dihipotesakan bahwa perusahaaan tidak lagi dapat menikmati ≈excess profit∆ sehingga perusahaan akan menurunkan tingkat profitabilitasnya menjadi normal profit dan pada gilirannya akan menurunkan tingkat harga produk industri di pasar domestik. I.3 Metodologi Untuk menganalisa tujuan tersebut, studi ini menggunakan analisa kuantitatif dengan menggunakan pendekatan ekonometri dengan data panel (pooled time series, cross-section data) produk industri 3 digit ISIC level. Analisa regresi data panel yang diterapkan adalah regresi tertimbang lintas kelompok (cross-section weighted regression). Mengingat peningkatan perdagangan internasional, khususnya impor, tidak seluruhnya merupakan kontribusi kebijakan liberalisasi perdagangan, maka hasil penelitian mengenai hubungan antara kebijakan liberalisasi perdagangan dengan profitabilitas industri domestik pada dasarnya lebih bersifat indikatif. II. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI INDONESIA Kebijakan perdagangan Indonesia pada awalnya sangat protektif tetapi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan tuntutan ekonomi global, ekonomi Indonesia makin terbuka. Regulasi perdagangan mulai dikurangi secara bertahap sejak 1980-an dan untuk meningkatkan perdagangan antara anggota ASEAN maka disepakati pembentukan AFTA yang pemberlakuannya secara bertahap dan berlaku penuh pada awal 2002. Kebijakan liberalisasi perdagangan Indonesia makin berlanjut terutama setelah krisis finansial 1997/98 sebagai konsekuensi dari komitmen pemerintah terhadap IMF. II.1. Perkembangan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Pada awal 1970-an, kebijakan perdagangan luar negeri bersifat protektif yang antara lain melalui pengenaan tarif tinggi bagi barang-barang impor sejenis yang diproduksi oleh perusahaan domestik. Untuk kebijakan perdagangan dalam negeri, pemerintah mulai 526 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 2005 memberikan hak monopoli bagi pelaku usaha tertentu. Pada awal 1980-an regulasi perdagangan luar negeri mulai dikendorkan secara perlahan dengan menurunkan tarif terutama untuk bahan baku bagi industri yang berorientasi ekspor. Serangkaian kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk menderegulasi perdagangan luar negeri secara bertahap, seperti tertera di Boks berikut ini: Paket Kebijakan 16 Januari 1982 1. Mengatur ekspor/impor dan lalu lintas devisa untuk memperkuat daya saing ekspor Indonesia 2. Mengeluarkan kebijakan Imbal Beli (counter purchase) Paket Kebijakan 6 Mei 1986 1. Meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dan mengurangi hambatan yang menyebabkan kurangnya minat investor 2. Kebijakannya meliputi kemudahan tataniaga ekspor non migas, fasilitas pengembalian bea masuk, fasilitas pembebasan bea masuk, dan pemberlakuan kawasan berikat Paket Kebijakan 25 Oktober 1986 Menurunkan biaya produksi dengan menurunkan bea masuk sejumlah komoditi, perlindungan produksi dalam negeri melalui sistem tarif, pemberian fasilitas swap yang baru, dan kebijakan penanaman modal. Paket Kebijakan 15 Januari 1987 Meningkatkan kelancaran penyediaan barang keperluan produksi dan perlindungan industri dalam negeri secara lebih efisien dengan mengubah kebijakan non-tarif menjadi tarif untuk sejumlah komoditas tertentu Paket Kebijakan 24 Desember 1987 Dibukanya mobilisasi dana pada pasar uang, untuk memperlancar perijinan di bidang produksi, jasa dan investasi pada umumnya, serta untuk memperlancar arus ekspor dan impor Paket Kebijakan 28 Mei 1990 Penetapan penggantian proteksi melalui tata niaga impor menjadi proteksi melalui tarif bea masuk yang ditujukan untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing produk industri nasional Paket Kebijakan 6 Juli 1992 Pemerintah melonggarkan tata niaga impor dan inti kebijakan sehingga setiap produsen bisa melakukan impor langsung tanpa memerlukan lagi rekomendasi dari Departemen Perindustrian Paket Kebijakan 10 Juni 1993 dan Paket Kebijakan dan Debirokratisasi 23 Oktober 1993 Mencakup deregulasi di bidang otomotif, bidang ekspor/impor, bidang penanaman modal dan perijinan usaha, dan bidang farmasi 2 Untuk memperkuat dampak dari kebijakan ini, pemerintah kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 12 September 1986. Selain alasan untuk meningkatkan ekspor, kebijakan juga dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah akibat jatuhnya harga minyak bumi. Boks : Rangkaian Kebijakan Deregulasi Perdagangan Indonesia 527 Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Perilaku Pembentukan Harga Produk Industri melalui Structure-Conduct Performance Model Disamping itu, dengan masuknya Indonesia dalam WTO pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan kebijakan Mei 1995 yang secara umum berisi jadwal penurunan tarif. Penurunan tarif yang dilakukan berbeda dari tahun ke tahun tergantung tingkat tarif yang ada sebelum 1995. Sebagai hasil Pakmei 95, tarif rata-rata Indonesia telah turun dari 20% di 1994 menjadi kurang dari 8% di tahun 2000. Sementara, Pemerintah juga menyepakati kerjasama perdagangan di kawasan ASEAN untuk meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. II.2 Kebijakan Kerjasama Perdagangan di Kawasan ASEAN Kerjasama perdagangan di kawasan ASEAN secara resmi diumumkan pada 24 Februari 1977 yang disebut dengan Preferential Trade Arrangement (PTA) dan dalam perkembangannya menjadi ASEAN Free Trade Area (AFTA). PTA mengusulkan pelaksanaan perdagangan bebas melalui lima cara3 . Dari kelima cara yang diusulkan tersebut, hanya pengurangan tarif yang dilaksanakan cukup luas bagi barang-barang yang diperdagangkan dan berasal dari negaranegara anggota ASEAN. AFTA melalui CEPT (Common Effective Preferential Tariff) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan, untuk meningkatkan d