EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SELAAWI KECAMATAN TALEGONG KABUPATEN GARUT

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya pandemi covid-19 berbagai kebijakan dibuat untuk mempercepat penanggulangan penyebaran covid-19 hingga ke tingkat desa pemerintah menerbitkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua yang mengatur mengenai perubahan prioritas dana desa untuk: Penanggulangan Covid-19, Padat karya tunai desa, Bantuan langsung tunai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektivitas program tersebut dengan mengunakan teori Martani dan Lubis (1987) melalui tiga pendekatan yang pertama Pendekatan Sumber kedua Pendekatan Proses dan yang ketiga Pendekatan Sasaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data peneliti melibatkan beberapa pengurus Perangkat Desa yang menjadi objek penelitian kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis setelah itu diinterprestasikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desa sudah menerapkan penggunaan anggaran tahun 2020 yakni pencegahan dan penanganan covid-19, Padat karya tunai dan Bantuan langsung tunai dengan merubah/mengeser anggaran pembangunan. Efektivitas serapan anggaran yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan penanganan covid-19, Padat karya tunai dan Bantuan langsung tunai Pemerintah Desa telah menerapkan tingkat keefektifan walaupun belum sempurna. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus lebih efektif perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa khususnya kepala desa, kepala urusan keuangan desa dan tim pelaksana kegiatan serta menyampaikan aspirasi pemerintah desa ke pemerintah pusat.