Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) Sebagai Upaya Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan

Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan di negara-negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, keterbatasan biaya menjadi permasalahan utama yang dihadapi pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan pembiayaan, pemerintah dapat melibatkan pihak swasta dalam hal penyediaan dana untuk membiayai pembangunan fasilitas infrastruktur. Keterlibatan pihak lain untuk mencapai tujuan suatu negara dikenal dengan konsep good governance. Salah satu upaya pelibatan pihak lain (swasta) dikenal dengan istilah Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS). Pada penelitian ini lokus yang dipilih adalah Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Lokus ini dipilih karena posisi bandara yang strategis dan potensi penumpang yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan upaya pembangunan infrastruktur. Tujuan dilaksanakannya penelitian adalah mengetahui urutan prioritas bentuk Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dalam upaya pengembangan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dan faktor yang paling berpengaruh dalam bentuk KPS tersebut. Pada penelitian ini dilakukan studi deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data berupa AHP (Analitycal Hierarchy Process). Pada penelitian ini bentuk KPS yang dipilih adalah Built Transfer (BT), Built Operate Transfer (BOT) dan Built Transfer Operate (BTO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk yang paling menguntungkan untuk pengembangan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan adalah Built Transfer (BT), jika dibandingkan dengan bentuk KPS yang lain seperti Built Operate Transfer (BOT) dan Built Transfer Operate (BTO). Untuk dapat memilih bentuk KPS, terdapat beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi yaitu: kriteria ekonomi, risiko dan pasar. Bentuk Built Transfer (BT) terpilih berdasarkan kriteria ekonomi (sukriteria : modal), kriteria risiko (subkriteria : aturan hukum), dan kriteria pasar (subkriteria : demand). Dari beberapa kriteria yang dipilih, kriteria ekonomi berupa modal merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pemilihan bentuk KPS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, upaya pengembangan infrastruktur tidak harus mengandalkan pemerintah sebagai aktor tunggal, pelibatan pihak-pihak lain seperti swasta juga dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur. Kata Kunci : Good Governance, Infrastruktur, Kerja sama Pemerintah Swasta ABSTRACT Infrastructure availability is one of development priority in developed countries as well as developing countries, including Indonesia. As one of national development priority, budget limitations become a major problem faced by government. Therefore, to resolve budget limitations, government could involve private sector in case of budget funding for infrastructure facilities development. Third party involvement on state achievement known as good governance concept. An effort on third party involvement (private) is known as Public-Private Partnership (PPP). This research chose Radin Inten II Lampung Selatan as the locus. It was chosen because of strategic position and potential passengers on that airport did not directly proportional with infrastructure development efforts. This research has a purpose to understanding priority sequence of Public-Private Partnership form in Radin Inten II Lampung Selatan airport development efforts and also the most influencing factor on that PPP form. This research was done through descriptive study by using data analysis technique in AHP (Analytical Hierarchy Process) form. Built Transfer (BT), Built Operate Transfer (BOT) and Built Transfer Operate (BTO) were chosen in this research as PPP form. The research results show that the most profitable form for Radin Inten II Lampung Selatan airport development is Built Transfer (BT), compared with another PPP form like Built Operate Transfer (BOT) and Built Transfer Operate (BTO). There are several influencing factors considered on selecting PPP form, that are: economy criteria, risk and market. Built Transfer (BT) form selected based on economy criteria (sub criteria: capital), risk criteria (sub criteria: rule of law), and market criteria (sub criteria: demand). From several selected criteria, economy criteria in capital sub criteria was the most influencing factor on PPP form selection. Based on research results that have been done, infrastructure development efforts did not have to rely on government as single actor, third parties involvement like private is also needed for infrastructure development. Key words: Good Governance, Infrastructure, Public-Private Partnership