English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

The birth of Law Number 7 of 2017 concerning Elections strengthens the position of the Election Supervisory Body in enforcing election law. In addition to election crimes, other powers he has are taking action and deciding administrative violations, even though the authority is the authority of the State Administrative Court. This study is a combination of library research (library research) and field research (field research) that are descriptive analytical. The approach used is a normative approach. This study attempts to answer two questions; how to settle the election dispute process, and how the electoral dispute law enforcement system in Indonesia. The results showed that the authority to decide on dispute resolution in the electoral process was in Bawaslu whose decision was final and binding, but in practice legal remedies were made to the Administrative Court of Negarab and ended at the Supreme Court through appeals, appeals and judicial review.AbstrakLahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menguatkan posisi Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan lain yang dimilikinya adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi, padahal kewenangan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan; bagaimana penyelesaian proses sengketa pemilu, dan bagaimana sistem penegakan hukum sengketa pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu berada di Bawaslu yang putusannya bersifat final dan mengikat, akan tetapi pada prakteknya dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negarabdan berakhir di Mahkamah Agung melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum