Implementasi kebijakan sistem peringatan dini tsunami di Provinsi Bali

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang tugas, peran serta prosedur standar pengambilan keputusan lembaga Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) di dalam implementasi kebijakan Sistem Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS) di Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dan teknik analisis data mengunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan Pusdalops PB mempunyai tugas dalam menganalisa informasi dan diseminasi informasi. Mempunyai wewenang mengaktivasi sirine InaTEWS, memberikan arahan evakuasi, mengarahkan seluruh potensi lembaga dan masyarakat, serta mengatur dan mengawasi implementasi kebijakan. Prosedur pengambilan keputusan arahan evakuasi yang disebarkan kepada masyarakat adalah berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Keputusan yang diambil tersebut, kemudian harus diteruskan kepada Gubernur dan atau Musyawarah Pimpinan Daerah Bali.This study aims to find out and explain the tasks, roles and standard procedures of the Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) decision-making agency in implementing the Tsunami Early Warning System (InaTEWS) in Bali. This study uses descriptive qualitative methods and inductive approaches to data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data validity checking techniques use the credibility test and data analysis techniques using an interactive model that is data collection, data reduction, data display, and conclusions/verification. The results showed that Pusdalops PB has the task of analyzing information and information dissemination. Has the authority to activate InaTEWS sirens, provide evacuation directions, direct all institutional and community potentials, and manage and oversee policy implementation. The decision-making procedure for evacuation directives distributed to the public is based on information from the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency. The decision taken must then be forwarded to the Governor and or the Bali Regional Leadership Conference.