English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak&#x0D;tahun 2018 mengacu angka partisipasi Politik tahun 2018 mencapai 78.49 persen. Pada tahun 2007&#x0D;angka partisipasi 80.07 persen, Tahun 2012 angka partisipasi 78.85 persen.Untuk meningkatkan partisipasi&#x0D;masyarakat dalam pesta demokrasi membutuhkan proses persiapan yang panjang, masih ada beberapa&#x0D;kendala dan rintangan antara lain masyarakat yang belum perekaman E-KTP, rumitnya Pemilu pindah&#x0D;memilih, masih maraknya isu politik identitas yang memilih karena ikatan budaya, suku, agama, dan&#x0D;kepentingan tertentu.Faktor pendukung partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Provinsi&#x0D;Kalimantan Barat Tahun 2018 wilayah Kabupaten Sintang.Pendidikan politik dalam Pemilihan Kepala&#x0D;Daerah Serentakbahwamasyarakat pemilih Kabupaten Sintang ikut dalam proses pembelajaran dan&#x0D;pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa&#x0D;dan bernegara bagi. Kesadaran politik dikaitkan kepada indikatormemahami pentingnya Pemilihan Kepala&#x0D;Daerah.Proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana&#x0D;seharusnya masing-masing anggota masyarakat Kabupaten Sintang berpartisipasi dalam sistem politiknya.

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK