English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terkait dengan keberadaan PKL di kota Bandung seperti kurangnya kesadaran PKL untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan peraturan daerah sehingga masih banyaknya pelanggaran yang terjadi serta terdapat program pemerintah bagi PKL yang tidak terlaksana secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PKL berpartisipasi dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 sehingga dapat meningkatkan sikap tanggung jawab warga Negara.. Dalam penelitian in yang nmenjadi rumusan masalah, yaitu Bagaimana implementasi Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dalam mempengaruhi sikap tanggung jawab PKL di Kota Bandung? . Pada penelitian ini,  grand theory yang digunakan adalah teori dari Richard C. Box (1998) mengenai the democracy principle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus terhadap beberapa subjek penelitian diantaranya para PKL, DPRD Kota Bandung dan Satpol PP Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya para PKL telah memahami Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, namun tidak ditindak lanjuti dengan adanya tindakan langsung berupa kepatuhan dan tindakan baik yang menunjang pelaksanaan peraturan, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor ekonomi, lingkungan, kemauan dan kemampuan berpartisipasi juga ketegasan dari pemerintah. Tidak dapat dipungkiri, pemerintah telah berupaya kerasa untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab PKL ini dengan berbagai cara seperti penyuluhan pemerintah, pembangunan birokrasi dan penguatan partisipasi warga negara, akan tetapi masalah tanggung jawab warga negara ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran individunya untuk secara sadar dan sukarela mematuhi peraturan.Kata kunci : Partisipasi, Peraturan Daerah, Tanggung Jawab, Pedagang Kaki Lima, Kota Bandung 

FAKTOR - FAKTOR DETERMINAN PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA MELALUI AKTUALISASI KEBIJAKAN