English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono signed Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2013 concerning the Second Amendment to Law No.24 of 2003 concerning the Constitutional Court, which was an-nounced by Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, in Gedung Agung Yogyakarta on October 17, 2013 Special Region of Yogyakarta (DIY). After the previous Saturday, October 5, 2013, the President met with leaders of state institutions at the State Palace. The meeting recommended ve agendas and steps to save the Constitutional Court (MK), and was announced directly by the President Keyword: government regulation; second amendment; constitutional court PENDAHULUAN Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.1 Tahun 2013 ten-tang Perubahan Kedua atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2013 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Setelah sebelumnya Sabtu, 5 Oktober 2013, Presiden bertemu dengan pimpinan lembaga negara1 di Istana Negara. Pertemuan tersebut merekomendasikan lima agenda dan langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK), dan diumumkan langsung oleh Presiden. Lima agenda dan langkah penyelamatan MK tersebut sebagai berikut: 1 Kecuali unsur pimpinan Mahkamah Konstitusi yang tidak diundang. • Pertama: Persidangan MK diharapkan dengan hati-hati jangan sampai ada penyimpangan baru. • Kedua: Penegakan hukum yang dilaksanakan KPK dapat dilaksanakan dengan cepat dan konk-lusif, agar kepercayaan rakyat kepada MK pulih kembali. • Ketiga: Presiden berencana mengeluarkan PERPPU yang akan diajukan kepada DPR untuk mengatur persyaratan, aturan dan mekanisme seleksi hakim MK. Pengaturan tentang itu akan mendengarkan juga masukan dari DPR dan MA. • Keempat: Dalam PERPPU akan diatur pengawasan terhadap proses peradilan di MK. Komisi Yudisial dapat mengawasi hakim MK, sebagaima-na pengawasan terhadap hakim lain. • Kelima: Dalam fase konsolidasi yang dilakukan MK, diharapkan MK juga melakukan audit inter-

jurnal hukum to-ra

MEKANISME PENERBITAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KAIDAH KEGETINGAN YANG MEMAKSA