English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

 Pelaksanaan program pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana yang telah dirumuskan dalam PP No. 23 / 2020, telah memasukkan program penjaminan sebagai salah satu skema yang berkontribusi dominan dalam keberhasilan program. Eksistensi hukum jaminan menjadi dipertanyakan sejauh mana dapat mengambil peran termasuk partisipasi Notaris dalam menjalan peran dan wewenangnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan konsep (conceptual approach), perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). dari penelitian dapat disimpulkan bahwa jaminan dalam prespektif hukum jaminan membagi dalam bentuk jaminan kebendaan dan penanggungan telah berkembang dengan sangat cepat. Jaminan kebendaan yang membatasi nilai obyek jaminan berkembang sesuai dengan regulasi, sedangkan jaminan penanggungan (jaminan personal, korporasi) berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan bisnis. Keberadaan Notaris dalam kondisi apapun tetap mengambil peran sentral sesuai dengan tugas dan kewenangan terutama dalam merumuskan perjanjian pokok dan tambahan sebagai akta otentik yang mengikat para pihak.Kata kunci : PEN, Hukum Jaminan, Notaris Implementation of government programs in efforts to restore the National Economy as formulated in PP. 23/2020, has included the guarantee program as one of the schemes that have contributed dominantly to the success of the program. The existence of guarantee law becomes questionable to what extent it can take a role, including the participation of a notary in carrying out its functions and its authority. In this study the authors used a normative juridical research method using a conceptual approach, statutory approach and a case approach. From the research it can be concluded that guarantees in the perspective of security law divides into the form of property guarantees and coverage has grown very rapidly. Material guarantees that limit the value of the object of guarantee develop in accordance with regulations, while security guarantees (personal, corporate guarantees) develop according to economic and business developments. The existence of a Notary in any condition still plays a central role in accordance with the duties and authorities, especially in formulating the main and additional agreements as authentic deeds that bind the parties.Keywords: PEN, Guarantee Law, Notary

EKSISTENSI HUKUM JAMINAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PADA MASA PANDEMI COVID-19