English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

AI-Ijarab ai-Muntahtyyah bi ai-Tamlik (IMBT) is conceptuallY almost the same as leasing which is mnduded 0' world jinandal institutions, including those tif in Indonesia. IMBT is a servia produd tif !Jari'a jinandal imtitution which is transparant and is able to involve the third party whenever it is necessary. In the context tif Indonesia, economic [Jari'a is culturallY designed and run 0' the Coumil tif Indonesian Ulama (MUI). In order to regulate the bussiness in the !Jari'a .rystem, MUI forms the Coundl tif National Syari'a (DSN) issuing the Jatwas; in order to give monitoring, DSN places The Board tif Syari'a Controller (DPS) in every business unit which uses [Jari'a !)Stem; in order to solve the !Jari'a business disputation, MUI forms the Arbitration Board tif National Syari'a (Ba.ryarnas). Moreover, The State has structurally accomodated the .rystem of.ryari'a business in AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH 193 JAIH MUBAROK BI AL-T AMLIK (IMB1) Jaw and regulation~ Therefore, The ope ness characteristics (the principle of freebased contract) which is a/so practiced in the. contract of IMBT is restricted by the law and regulation and l/c;nsidered appropriate in syari'a point of view based on DSN-MUI fa twas. Kata Kuncii af-Ijarah a/-Muntah!Jyah bi a/~Tam/ik, Kontrak Bisnis; Dewan Syari'ah · Nasional (DSN), V,ewan Pengawas Syari'ah (DPS), ekonomi syari'ah Pengan~ar .. _ . Pendapat ulama mengenai bu~ga . bank tidaklah sama; Muhammad Abu Zahrah (w. 197 4), berpendapat bahwa bunga _bank adalah rib~ nasf'ah, yang diharamkari dalam Islam. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Tahir Abdul Muhsin Sulaiman, Yusuf Qardawi, Umer_ Chapra, Abdul Manrian, dan 'Isa Abduh. ·_ Dalam konteks perrukiran keagamaan di Indonesia, terdapat Ulama · yang ikut mengomentari hukum bunga bank, an tara lain A. Hassan, Abdul Halim Hasan, dan Kaharuddin: Yunus. _ A. Hassan · (pendiri Persatuan Islam/Persis) berpendapat bahwa bunga:bank boleh diambil (b.a/d~; 4 Abdul Halim Hasan(dariMedan) dan KaharuddinYunus berpendapat bahwa bunga bank termasuk .riba ya~g dilarang oleh Allah. Ahmad Azhar Basyir pada tahun 1975 mengusulkan kepadap~blik Islam agar mengubah sistem perbankan, dari perbankan yang. nienggunakan bunga, d~ngan perbankan yang menggunakan sistem qiradh at~m mudharabah. Di sainping pendapat pribadi, terdapat juga keputusan · kolektif ulama yang terafiliasi dalam ormas Islam. Majlis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa bunga bank termasuk syubhat (dekat ke haral:Il). Nahdlatul Ulama (NU) menganggap bahwa hukum bunga bank termasuk syubhat (tidak jelas halal-haramnya) dan dengan prinsip kehati. hatian, NUmenganjui:kan agar praktek bunga bankdiharamkan. Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar , juga meiniliki semangat yang sama dalam membangu~ ekonomi Is-lam, yaitu bungabank termasuk riba yang haram hukumnya. MUI Pusat pada tanggal16Desember 2003 memfatwakan . bahwa bunga bank termasuk riba ,nast'ah yang haram -. hukumnya; pengaruh fatwa _ tersebut-m~nurut' hasil penelitian al-Hakim dan Faizal-termasuk signifikan; oleh .karena itu, fa twa ini telah menjadi faktor. pemicu berk~mbangnya sistem _ekonomi syariah yang membumi di Indonesia, Tulisan ini, diinaksudkan urituk menjelaskan salah satu akad '· .. ... ALQALAM · 194 ·Vol. 26, No.3 (September-Desember 2009) yang dibuat oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan badan usaha · yang menjalankan sistem syari'ah, yaitu al-Ijarah al-Muntahiyyah bi alTamlik (selanjutnya IMBT). · . Tulisan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (sociology of law) yang di dalamnya terkandung ajaran mengenai efektiVitas hukum; yaitu . perbandingan an tara realitas hukum dengan cita-dta hukum. Pendekatan ini merupakan dampak dari pembagian hukum yang antara · hiin dikenalkan oleh Gillin; yakni hukum yang termasuk dalam ~ ko~sep (ide, . dugaan, doktrin, dan kepentingan); dan hukum yang, termasuk dalam struktur, yaitu bingkai kerja yang mencakup aparatur guna bekerja sama secara sinergis dalam menegakan hukum. . Eksistensi IMBT telah diakui di Indonesia secara · fllosofis, yuridis, sosiologis. Secara fllosofis, IMBT diakui sebagai hukutl:l yang sesuai qengan cita-cita hukum yang bernilai positif, · tenitama dalam konteks kesej~hteraan. Secara yuridis, IMBT telah diakui sebagai sahh satu akad penyaluran dana bank syari'ah; dan secara sosiologis, IMBT · · diakui sebagai hukum yang telah diterima oleh masyarakat,. terutama setelah ditetapkannya .. fatwa DSN nomor . 27 /DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT. Di samping itu, karena IMBT antara lain dipraktekan dalam bentuk perjanjian/kontrak, maka analisis data dilakukan dengan · · menggunakan "ilmu". Contrad Drafting. Bagi Soekanto dan Mamudji, penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian normatif, karena obyek yang· diteliti termasuk pengaturan yang normatif mengenai pihak-pihak yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban dalam melakukan akad IMBT; sedangkan obyek penelitian ini adalah: a) fatwa DSN MUI nomor 09/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan Ijarah; dan b) . fatwa DSN MUI nomor 27 /DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT. Anatomi Kontrak Bisnis Islami Sebehim menjelaskan akad yang bersifat sosial dan komersial dalam Islam, ada baiknya jika syarat-syarat. sah suatu kontrak diketahui · terlebih dahulu. Dalam KUH Perdata (pasal 1320) ditetapkan: "untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi em pat unsur, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal." Syarat ·· pertama dan. kedua disebut syarat subyektif; dan syarat ketiga dan · keempat disebut syarat obyektif. Jika syarat-syarat obyektif tidak , terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum; tujuan para pihak untuk . melakukan perikatan berarti gagal, karena perjanjian--secara hukum-tidak pernah ada, dan karena itu, perikatan juga tidak pernah ada. Sedangkan jika syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak berhak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan; jadi, AL~IJARAH AL~MUNTAHIYAH. BI AL-TAMLIK (IMB1) 195 JAIH MUBAROK perjanjian yang. ·tidak' terpenuhi syarat-subyektinya bersifa.t mengikat . selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak merninta, pembatalan kontrak, yaitu pihak yang cakap hukum. Hal .i~ setidikllya menjadi dasar bahwa akad IMBT yang tidak terpenuhi syarat:.:' obyektifnya;: bataldemi ·hukl.un; ·.dan akad IMBT yang tidak terpenuhi syarat:·subyektifnya, batal jika ditetapkan (oleh hakim) atas permintaan pihakyarig·cakap hukum. · . . . . . · .•... . . Dalam Islam ·terdapat dua akad yang dapat dibedakan dari segi tujuannya. Pertama, .· akad tabaml adalah akad yang dilakukan dengan tujuan meinbantu · pihak lain; dan kedua, · akad ghair tabamt' adalah · akad yang dilakukan dengan tujuan · untukmemperoleh keuntungan .. Dalam Islam, dikenal dua 'institusi keuangan: a) bait al-ma/,· yaitU sektor institusi keuangan yang bersifat sosial; pengum!mlan dana dilakukan melalci jalur zakat, ·.~faq, sedekah, dan wakaf; dan penyaluran dananya ·antara·lain .. menggunakan akad qardh; dan b) bait al-tamwil; yaitu sektor institusi · keuangan yang bersifat bisnis (dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan) seperti akad bai' d;m ijarab. · Selcirang ini telah dibedakan · antara ekonomi dengan bisnis. Ekonomi (economic) adalah segala aktivitas yang. berkaitan dengan produksi dan distribusi (yang berupa barang dan jasa) di an tara orangorang .. Rahardjo melengkapi definisi terse but dengan menginforrriasikari pengertian ekonomi yang lebih lengkap yang dikutif dari bukuThe Pinguin Dictionary of Economics yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan . konsumsi. kekayaan dalam masyarakat. Rahardjo menjelaskan bahwa definisiyang. terdapat dalam buku tersebut lebih lengkap :karena menjelaskan obyek ekonomi (yaitu kekayaan) dan aspekkonsumsi (sebagai kegiatari ekonomi). Sementara Boediono ~enjelaskan bahwa manusia-· dalam kacamata ekonomimehikukan ciga kegiatan pokok: produksi, konsumsi,dan pertukaran? '.· · Sedangkan · arti ·· bisnis adalah "tbe bi!Jing and selling of goods and services." Skinner menjelaskan bahwa bisnis adalah pertukarai1 barang, jasa,. a tau uang yang saling menguntungkan atau. memberikan' mai1faat. Dengan. demikian, perusahaan bisnis adalah smitu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, : atau : uang .untuk · menghasilkan' keuntungan. Perbedaan, antara ''bisnis" dan "ekonomi" terletak pada tujuan dan penghitungari keuniungan. Tujuan :ekonomi adalah untuk mericapai kondisi kesejahteraan fisik; sedangkan tUjuan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan, .· periumbuhan badan usaha, dan bertanggung jawab secara' sosial. Husen· Umar menegask~m bahwa tujuan. utama bisnis adalah laba a tau keuntungan. Ketintungan dalam ekonomi adalah. selisih (sisa) antara pendapatan (penghasilan) dengan pengeluaran (biaya-biaya); sedangkan keuntungan bisnis adalah pendapatan dikurangi pengeluaran aktual dan biaya peluang. Ki.ranya dapat dipahami bahwa bisnis Islami adalah · kegiatan · usaha yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi yang tujuarinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara material. Oleh karena itu, aratomi,kontrak bisnis Islami pada dasarnya sama saja dengan anatomi kontrakbisnis pada umumnya, yang membedakannya adalah sistem' (isi) yang termuat dalam klausula-klausula kontrak. Anatomi kontrak terdi.ri atas pe"rtama, pembukaan yang terdiri atas: a) judul perjanjian; b) komparisi (dua pihak atau lebih); c) recitals (alasan-alasan sosial-ekonomi yang menyebabkan dilakukannya perjanjian); dan d) ruang lingkup. Kedua, ketentuan-ketentuan pokok · · perjanjian yang terdiri atas: a) ketentuan umum yang berisi tentang definisi-c;iefinisi; b) ketentuan-ketentuan pokok; dan c) ketentuanketentuan penunjang. Ketiga, bagian penutup yang setidaki1ya . mengandung empat hal yang bersifat penegasan; yaitu: a) pem!gasan bahwa kontrak tersebut sebagai alat bukti; b) sebagai bagian yang menyebutkan tern pat pembuatan dan penandatanganan; c) sebag

AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK (IMBT) DALAM PERSPEKTIF ANATOMI KONTRAK BISNIS