English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Feasibility Phase II simultaneous elections in the city of Pekanbaru post-Regulation No. 18 in 2015 affect the population administration and the right to vote of citizens, could be implicated cause some residents do not get a voter card. The Regulation boundary change Pekanbaru and Kampar namely RW 15,16 and 18 villages of three districts of the hill highway intersection that previously pekanbaru region into an area of Kampar. Thus, the Election Commission Pekanbaru as election organizers make an effort assessment mapping and data collection forms of suffrage of citizens in the disputed area in order to participate in the elections. Using descriptive qualitative method with theoretical concept of political interest in the election and Elections To Local as well as data analysis through interpretation of ethics and EMIC is further elaborated in the study of electoral governance in accordance with the discussion of the study. The results of this study demonstrate the efforts made by the Election Commission of Pekanbaru in data collection and mapping of suffrage of citizens in the border area of Pekanbaru and Kampar walk is not optimal for a long period of time but has shown improvement on the sustainability of suffrage in the interests of the election. Furthermore, citizens residence status does not match the expectations of citizens citizens in the response resulted in three RW at the intersection of three villages regarding the status of permanent voters list (DPT) on the elections, simultaneous phase II have a tendency not to vote. Keywords: suffrage, interests and local elections . ABSTRAK Fisibilitas Pilkada serentak tahap II di Kota Pekanbaru pasca permendagri no 18 tahun 2015 berpengaruh terhadap administrasi kependudukan dan hak pilih warga, bisa berimplikasi menimbulkan sebagian warga tidak mendapat kartu pemilih. Permendagri tersebut merubah tapal batas Pekanbaru dan Kampar yaitu RW 15,16 dan 18 kelurahan simpang tiga kecamatan bukit raya yang sebelumnya wilayah pekanbaru menjadi wilayah kampar. Maka, KPUD Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara pilkada melakukan upaya asesmen bentuk pemetaan dan pendataan hak pilih warga di daerah yang bersengketa tersebut agar bisa berpartisipasi dalam pilkada. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan konsep teori kepentingan politik dalam pilkada dan Pemilihan Kepada Daerah serta analisis data melalui interpretasi etik dan emik kemudian dielaborasi dalam kajian tata laksana kepemiluan sesuai dengan pembahasan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh KPUD Kota Pekanbaru dalam pendataan dan pemetaan hak pilih warga di daerah perbatasan Pekanbaru dan Kampar berjalan belum optimal untuk jangka waktu yang panjang namun sudah menunjukan perbaikan terhadap keberlanjutan hak pilih sementara untuk kepentingan pilkada. Selanjutnya status kependudukan warga tidak sesuai dengan harapan warga berakibat respon warga masyarakat di tiga RW di kelurahan simpang tiga terkait status daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada serentak tahap II memiliki kecendrungan untuk tidak memilih. Kata Kunci: Hak pilih, Kepentingan dan Pilkada.

FISIBILITAS PILKADA SERENTAK TAHAP II KOTA PEKANBARU PASCA PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2015