English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Abstrak: Tulisan ini mengkaji praktik De-politisasi isu publik yang dilakukan oleh pemerintah. De-politisasi isu dan kepentingan publik memicu terjadinya deficit demokrasi suatu negara. De-politisasi melalui negasi atas akses dan pembatasan atas ruang publik dalam membahas kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan Negara.  Atas dasar hal tersebut, kebijakan reklamasi Pulau Benoa di Bali-Indonesia dijadikan sebagai objek analisa jurnal ini. Reklamasi Pulau Benoa disinyalir sebagai praktek de-politisasi isu publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali. Kata Kunci:  Depolitisasi,  P emerintah,  E lit,  P ublik dan  D emokrasi .

DEPOLITICISATION OF PUBLIC ISSUE:LOW DEGREE OF GOVERNMENT’S DEMOCRATIC LEGITIMACY (The Case of the Reclamation Policy of Benoa Bay, Bali, Indonesia)