English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

The magnitude of the impact of the operation of corporation, implies that its operation is necessary and should be managed based on the principles of human rights, which aims to provide guarantees for the respect, protection and fulfillment of human rights. Therefore, the UN, through the Human Rights Council recommends Framework based on three pillars, which later called as guidance to the principles of human rights. The regulations governing the operation of the corporation in the plantation sector in Indonesian must also follow that guidance. Therefore it is necessary to review how policy-based plantation management law applying the human right principles in Indonesia and what are the weaknesses. Legislations studied are Law No. 18 Year 2004 of Plantation, Law No. 39 of 1999 of Human Rights (HAM), Law No. 5 of 1960 of the Basic Regulation of Agrarian (BAL), as well as various other legislations. Theoretical study of these regulations resulted several recommendations, one of which is the holding of improvement of a regulatory to accommodate the principles of human rights completely. Keywords: Law Politics, Estates Management, Principles of HumanRights Intisari: Besarnya dampak dari beroperasinya korporasi, mengimplikasikan beroperasinya korporasi perlu dan sudah seharusnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip HAM, yang bertujuan memberikan jaminan bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Maka PBB melalui Dewan HAM merekomendasikanKerangka Kerja yang bertumpu pada tiga pilar yang kemudian disebut panduan prinsip-prinsip HAM.Regulasi yang mengatur tentang beroperasinya korporasi di sektor perkebunan di Indonesia haruslah juga merumuskan prinsip-prinsip HAM tersebut. Maka dari itu perlulah dikaji kebijakan hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip HAM yang berlaku di Indonesia beserta kelemahannya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji yakni Undangundang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), serta berbagai peraturan perundangundangan lainnya. Kajian teoritis dari berbagai peraturan ini menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya ialah perlu diadakannya perbaikan regulasi untuk mengakomodir prinsip-prinsip HAM seutuhnya. Kata Kunci: Politik Hukum, Pengelolaan Perkebunan, Prinsip-prinsip HAM

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERKEBUNAN BERBASIS PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM)