English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Perdagangan pengaruh diatur dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, yang telah diratifikasi oleh Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 sebagai tindak lanjut dari kesepahaman agar terciptanya negara yang bebas dari korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat klausul perdagangan pengaruh. Dengan demikian ketika terjadi tindak pidana perdagangan pengaruh, tidak ada peraturan yang dapat digunakan atau terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini mengusulkan agar perdagangan pengaruh dikriminalisasikan kedalam hukum positif di Indonesia.

TINJAUAN YURIDIS TRADING IN INFLUENCE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI