English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Abstrak Dalam era globalisasi, perdagangan tak lagi hanya dilakukan dalam satu wilayah negara, melainkan dapat pula antarnegara. Perkembangan bisnis internasional beriringan dengan kebutuhan akan hukum yang juga akomodatif. Dalam perjanjian pinjam-meminjam antarpelaku usaha, ada kalanya debitor tidak dapat membayarkan utangnya sehingga mengalami kepailitan. Hal ini membuat kepailitan lintas batas menjadi diskursus yang penting dalam mengimbangi dinamika dunia usaha saat ini. Dalam tulisan ini, ada beberapa hal terkait yang akan dibahas. Pertama, UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency memberi pedoman terkait hukum kepailitan lintas batas. Kedua, status quo hukum kepailitan Indonesia dalam mengatur kepailitan lintas batas. Ketiga, studi komparasi dengan Singapura sebagai negara yang hingga sebelum 2017 tidak menerapkan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. Keempat, urgensi UNCITRAL Model Law diimplementasikan dalam hukum kepailitan Indonesia. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitan yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder yang menjadi dasar analisis. Kata kunci: implementasi, kepailitan, lintas batas A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat, perdagangan tidak lagi diselenggarakan terbatas pada satu wilayah negara, tetapi dapat pula melewati batas-batas negara. Tak hanya perdagangan, investasi pun dapat dilakukan antarnegara. Terlebih, untuk menyikapi persaingan usaha pada ruang lingkup internasional, banyak bermunculan kawasan ekonomi bebas. Kegiatan transaksi bisnis internasional, menurut Warrne J. Keegen, dapat ditempuh dengan sekurang-kurangnya lima cara, yaitu kegiatan ekspor-impor, lisensi, waralaba, usaha patungan, merger, dan akusisi.2 Perkembangan lalu lintas bisnis internasional tentunya harus diiringi dengan perkembangan hukum yang akomodatif terhadap masalah-masalah hukum yang timbul karenanya. Dalam melakukan bisnis, baik bisnis nasional maupun transnasional, pelaku usaha membutuhkan modal. Salah satu cara untuk mendapatkan modal adalah melalui pinjammeminjam. Layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam-meminjam melibatkan aspek hukum terkait yang dalam hal ini adalah subjek hukum dan objek perjanjian. Subjek hukum yang pada konteks ini adalah pelaku usaha selaku peminjam (debitur) dan subjek hukum hukum lainnya selaku pemberi pinjaman (kreditur). Objek perjanjian yang timbul adalah terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha selaku debitur kepada kreditur yang disebut sebagai utang. Dalam memenuhi prestasi inilah terkadang debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Jika hal ini terjadi, hukum kepailitan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kepailitan yang terjadi antarnegara disebut sebagai kepailitan lintas batas (cross border insolvency), atau, menurut negara-negara Anglo Saxon, kepailitan transnasional (transnational

URGENSI IMPLEMENTASI UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS INDONESIA DAN SINGAPURA