English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan  Tim Pengawal  d an Pengamanan Pemerintahan  d an Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan gagasan penguatan kewenangan TP4 Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.  Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif. Fokus dari p enelitian  ini adalah gagasan penguatan kewenangan TP4 Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan TP4 Kejaksaan Republik Indonesia bersifat pasif. TP4 hanya melaksanakan kegiatan setelah memperoleh permohonan dari  lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.  Dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, terdapat 5 (lima) kewenangan TP4, yaitu p encegahan/preventif dan persuasif; pendampingan hukum; melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait; melakukan monitoring dan evaluasi; dan melakukan penegakan hukum represif. Gagasan penguatan kewenangan  Tim Pengawal  d an Pengamanan Pemerintahan  d an Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah  revisi regulasi yang menegaskan kewajiban setiap kegiatan  pemerintahan  d an pembangunan untuk mendapatkan  pengawal an d an pengamanan dari TP4. Revisi regulasi tersebut tentunya berimplikasi pada aspek seperti sumber daya manusia, pembiayaan, koordinasi, dan lain sebagainya.

melayunesia law

Gagasan Penguatan Kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Dikaitkan dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi