English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Perjanjian lisensi antara pencipta lagu atau pemegang hak dengan produser rekaman (label) yang dibuat di bawah tangan selama ini menimbulkan persoalan karena tidak memberikan jaminan kepastian atas pembayaran hak ekonomi bagi  pencipta lagu. Tulisan ini bertujuan (1) untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label). (2) perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label) yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. (1) Perjanjian lisensi yang dibuat di bawah tangan oleh pencipta lagu dengan produser rekaman (label) memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan asas pact sunt servanda, . (2) Bentuk perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label) yang memberikan kepastian hukum perlindungan hak ekonomi para pihak adalah perjanjian lisensi yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sehingga menjadi akta otentik.

PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA LAGU DENGAN PRODUSER REKAMAN DALAM UPAYA KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PIHAK