English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

.  The provision of public amenities and infrastructures are crucial in creating a livable housing environment as mandated in Housing and Settlement Act No. 1/2011. One of the commonly used criteria in public amenities and infrastructures’ planning standard is service area radius which draws as an imaginary circled line with the amenities as it’s center. The radius principles have a problematic application on the pedestrianly impermeable urban fabric. This research trying to measure several categories basic of public amenities accessibility based on traveling time, categorized in 3 (three) ranges: the direct living environment, the quartier daily supply, and the district periodic supply. The method used in this research is 2 (two) dimensional distance measurement of public amenities entrance to buildings entrance which located on its service area. Turangga Sub-district in Lengkong District, Bandung City is used as a case study. It is hoped that this study could give valuable advice on the planning and development control of public amenities and infrastructures provision in Bandung City by considering the walkability factor.Keywords: Pedestrian, townscape, permeability, walkability, public amenities and infrastructures, service area radius.Abstrak.  Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas (SPU) di perkotaan merupakan aspek penting dalam upaya mewujudkan perumahan yang layak huni sesuai dengan amanat UU No. 1 / 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salahsatu kriteria dalam standar perencanaan yang umum digunakan dalam perletakkan SPU adalah radius pelayanan berupa lingkaran imajiner dengan SPU sebagai pusatnya. Penerapan radius pelayanan mengalami permasalahan ketika pola gubahan ruang kota (urban fabric) yang ada tidak memiliki permeabilitas yang baik terhadap pejalan kaki. Penelitian ini mencoba mengukur aksesibilitas dari beberapa kategori SPU tingkat lingkungan berdasarkan waktu tempuh berjalan kaki yang dikategorikan kedalam 3 (tiga) rentang, lingkungan hunian, lingkungan kebutuhan dasar, dan lingkungan kebutuhan berkala. Metode yang digunakan adalah pengukuran jarak secara 2 (dua) dimensi pada peta digital dari pintu akses SPU menuju pintu masuk rumah-rumah yang berada pada jangkauan pelayanannya. Studi kasus yang digunakan adalah Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perencanaan dan pengendalian pembangunan SPU di Kota Bandung dengan memperhatikan faktor keterjangkauan dengan berjalan kaki (walkability).Kata Kunci: Pejalan kaki, townscape, permeabilitas, walkability, sarana dan prasarana umum, radius pelayanan.

Radius dan Waktu Tempuh Studi Aksesibilitas Pedestrian terhadap Sarana Prasarana Umum