English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Â AbstrakBank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, di mana guna menjamin pelunasan kredit tersebut, maka BPR mensyaratkan adanya jaminan/agunan kepada debitur. Namun, pada praktiknya, BPR sebagai Kreditur tidak luput dari risiko likuiditas, sehingga BPR yang menyalurkan kredit kepada masyarakat harus dilikuidasi. Persoalan hukum terjadi, ketika BPR melakukan cessie jaminan milik debitur tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebelum terjadinya likuidasi. Namun perlu ditekankan bahwa cessie tidak menghapus kewajiban debitur terhadap utang piutang, cessie hanya pengalihan hak BPR sebagaimana dimaksud kepada kreditor baru. Debitur dalam upayanya mendapatkan kembali jaminan miliknya, dapat melakukan upaya penyelesaian melalui perjanjian baru dengan kreditur baru terkait upaya pelunasan tagihan. Adapun debitur dapat mengajukan pelunasan dengan jumlah utang pada saat belum dilakukannya cessie.[1] Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.

dialogia iuridica

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT CESSIE JAMINAN YANG DILAKUKAN OLEH BPR TANPA IJIN DEBITUR SEBELUM TERJADINYA LIKUIDASI (STUDI PADA BPR YANG TELAH DILIKUIDASI)