English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Criminal penal subsidair imprisonment imposed by the panel of judges used as a gap that is used by the convicted person to be free from the obligation to pay fines. Besides that, there are obstacles for the prosecutor to implement the execution of criminal fines, because the criminal fines imposed by the panel of judges are subsidair or can be replaced with confinement bodies. The problem of this research is formulated: how is the practice of the execution of criminal fines against the prepetrators of excise crime, namely the sale of goods without the marking of excise payment. The approach used is normative juridicial and empirical juridicial. Data were collected through literature studies and field studies, then analyzed qualitatively. In accordance with the description of the results of the study shows that: The practice of the execution of fines against the perpetrators of excise criminal acts, namely the sale of goods without the marking of excise payment carried out by the Bandar Lampung District Attorney after receiving a copy of the court's decision from the Registrar no later than one week after the verdict was read. Furthermore, the Head of the Bandar Lampung District Prosecutor's Office issued a Court Decision Execution Order ordering the Prosecutors Team to execute a criminal fine against a convicted tax officer. The results of the execution are then compiled and reported in the Minutes of the Execution of Court Decisions. Ius Poenale P-ISSN 2723-2638 Volume 1 Issue 1, January-June 2020 E-ISSN 2745-9314 53 A. Pendahuluan Cukai merupakan salah satu pungutan secara tidak langsung, cukai sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai), adalah sebagai pungutan yang dijalankan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai beberapa karakteristik yaitu konsumsi barang tersebut perlu dikendalikan, peredaran barang perlu untuk diawasi, pemakaian barang mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaian barang perlu pembebanan pungutan demi mewujudkan keadilan serta keseimbangan. Untuk itu prinsip dasar pemungutan cukai yang universal adalah terdapat pembatasan terhadap konsumsi suatu produk. Pemerintah memberlakukan UU Cukai sebagai upaya pembinaan dan pengaturan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik khusus. Dalam hal ini kewajiban cukai hanya dibebankan bagi pihak yang diwajibkan dan seluruh pihak tersebut diperlakukan sama dengan kondisi yang sama pula, untuk penyelenggaraan pemerintah yang bertanggungjawab, diperlukan kemampuan dan kewenangan dalam menggali sumber-sumber keuangan. Hal ini memiliki kaitan dengan penerimaan yang diperoleh negara atas cukai tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan negara serta untuk membiayai pembangunan. Pemerintah meskipun telah memberlakukan UU Cukai sebagai alat hukum yang bersifat mengikat, namun realitanya masih terjadi tindak pidana cukai yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Amar putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana berupa denda subsidair kurungan dijadikan celah yang dimanfaatkan oleh terpidana untuk terbebas dari kewajiban membayarkan denda. Isu hukum lainnya nya adalah adanya kendala bagi Jaksa untuk menerapkan eksekusi pidana berupa denda, karena pidana berupa denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut bersifat subsidair atau dapat diganti dengan kurungan badan. Jaksa dalam hal ini tidak dapat menempuh upaya paksa berupa penyitaan atau perampasan aset terpidana untuk membayarkan denda sebagaimana dimaksud dalam putusan Majelis Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa realitasnya penerapan eksekusi tidak terlaksana dengan lancar, karena adanya berbagai hambatan yang ditemui, dengan demikian dapat mengganggu proses eksekusi oleh pihak Kejaksaan sesuai dengan tugasnya dan perannya. Eksekusi baru bisa dijalankan apabila Putusan Pengadilan Negeri (hakim) yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi diajukan upaya banding atau kasasi. Jaksa dalam sistem peradilan pidana mempunyai peran yang luas serta mencakup semua tahap penanganan dalam perkara pidana yaitu penanganan pada tahap penyidikan, penanganan pada tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di suatu pengadilan, peran pada tahap upaya hukum dan peran pada tahap eksekusi putusan Majelis Hakim. Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Putusan Majelis Hakim baru dapat dijalankan, jika telah mendapat kekuatan pasti, yaitu jika tidak ditempuh perbandingan setelah diucapkan Hakim di muka umum, terkecuali jika terdakwa mohon pertangguhan menjalankan putusan selama 14 hari dalam tempo mana 1 Wisnu Nugrahini, “Pengaruh Kebijakan Tarif Dan Harga Jual Eceran Terhadap Produksi Dan Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Mesin.” Jurnal Presfektif Bea dan Cukai. Vol. 1. No. 3. (2019). hlm. 115. 2 Dwiki Ananto Yudo, “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Dki Jakarta Melalui Cukai Kendaraan Bermotor.” Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi. Vol. 7. No.2. (2019). hlm. 140. 3 Bambang Semedi. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Jakarta, 2009. hlm.14 4 Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati. “Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman.” Jurnal Civics. Vol. 14. No. 2. (2017). 5 Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Ghalia Indonesia. 2007.

Criminal Execution of Fines Against the Criminal Actors of Sales of Goods Without Signs of Exchange Refund