English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Government Goods and Services Procurement is a government spending mechanism that plays an important role in the utilization of the state budget. Government Goods and Services Procurement involves a very large amount of money, so the government is referred to as the biggest buyer in the country. In practice, in general the implementation of procurement of good / services of Government construction often results in problems, including violations both of the Corruptio P-ISSN 2723-2573 Volume 1 Issue 2, July-December 2020 E-ISSN 2745-9276 119 A. Pendahuluan Bidang Jasa Konstruksi adalah sebagai salah satu bidang, dalam sarana pembangunan, sudah seharusnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Umumnya, pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa Konstruksi pemerintah, seringkali terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/jasa konstruksi dengan 1 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 35 procedures for procurement of construction goods/services with improper conspiracy and violations that are detrimental to the State or related to criminal acts of corruption committed by construction goods/service procurement organization. The results of this study ultimately provide the answer that the causes of corruption, collusion and nepotism in the procurement of government goods and services in Lampung Province are 1) Very large funds poured out to turn the project into a powerful tempter to invite corruptors, 2) Large amount of data it turned out that it was complemented by the administration of unclear and closed government project plans. While efforts to tackle corruption, collusion and nepotism in the procurement of government goods and services in Lampung Province include: a) Preventive measures, in the form of: Supervision and Electronic Procurement (EProcurenment) and b) Repressive Actions, namely: law enforcement with the application of law strict criminal sanctions. Suggestion from this research is that it should be formulated clearly about criminal liability in the implementation of government goods and services procurement of goods and services providers as well as on authorized officials in the implementation of government goods and services procurement. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi... M. Gian Tantyo 120 kerjasama yang tidak baik serta pelanggaran yang sifatnya merugikan Negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/jasa Kontruksi. Pengandaan barang/jasa yaitu mencakup penjelasan dari dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Pengandaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah sebagai pengguna barang/jasa untuk mewujudkan atau mandapatkan barang/jasa yang diinginkan. Dalam pengandaan barang/jasa supaya kebutuhan akan barang/jasa terpenuhi dengan baik sesuai dengan kamampuan keuangan negara yang terbatas, maka pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode dan proses pengandaan barang/jasa. Pengandaan barang/jasa harus dapat dilaksanakan seacara efektif dan efesian serta dapat dipertanggungjawabakan, karena potensi kerugian negara sangat besar dalam proses pengandaan ini. Namun, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali tidak berjalan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah menyediakan anggaran dalam jumlah yang sangat besar untuk pengadaan barang/jasa untuk menunjang pembangunan nasional. Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat yang dilaksanakan dengan memanfaatkan keuangan negara yang jumlahnya terbatas, maka dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar dapat diperoleh barang/jasa yang jenis, model dan tipenya sesuai dengan kebutuhan sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber dana yang ada sehemat mungkin dan bebas dari segala bentuk kebocoran dan pemborosan. Namun, seringkali pada pengadaan barang/jasa pemerintah ini kerap terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Banyaknya korupsi dan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara merupakan suatu tantangan tersendiri bagi negara ini. Menyiapkan strategi “perang” membasmi korupsi di Indonesia tidaklah semudah yang dibayangkan dalam kiat-kiat praktis administrasi pemerintahan. Korupsi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sudah sangat parah, yang tidak mudah untuk dihapuskan karena sudah terlalu mengakar di bangsa Indonesia. Korupsi tidak pernah lepas dari interaksi kekuasaan, dalam menjalankan suatu amanah seringkali para koruptor tidak memperhatikan etika profesi maupun moral dalam menjalakan amanah yang di embannya. Sebab korupsi juga sering terjadi pada elemen-elemen pemerintahan dalam hal penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, hukum berperan 2 Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono & Romula Adiono, “Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro).” Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2. No.2 (2014). 3 Dwi Haryati, Anugrah Anditya & Richo Andi Wibowo. “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (EProcurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.” Jurnal Mimbar Hukum. Vol.23. No. 2. (2011). 4 Apri Liatiyanto, “Pembaharuan Regulasi Pengandaan Barng dan Jasa Pemerintah.” Jurnal Rechtsvinding. Vol. 1. No. 1 (2012). 5 Ibsaini & Mahdi Syahbandir, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh).” Legitimasi: Jurnal Ilmu Hukum Pidana Dan Politik Hukum. Vol. 7. No. 1 (2018). 6 Muhammad Insa Ansari, “Penerapan Pakta Integritas Pada Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.18. No. 13. (2016). 7 Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Cepalo. Vol. 1. No. 1 (2017). hlm. 22. 8 Imadah Thoyyibah, “Makna Kejahatan Struktural Korupsi Dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens.” Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada. Vol. 25. No.1 (2015). Corruptio P-ISSN 2723-2573 Volume 1 Issue 2, July-December 2020 E-ISSN 2745-9276 121 sebagai instrumen penting dalam menciptakan suatu kondisi yang stabil dalam penyelenggaraan Neagra. Selain masalah korupsi juga terdapat permasalahan lain seperti Kolusi. Kolusi (collusion) adalah tindakan persekongkolan, persekutuan, atau permufakatan untuk urusan yang tidak baik. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kolusi diartikan sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. KKN adalah produk dari relasi sosialpolitik dan ekonomi yang pincang dan tidak manusiawi. Penyaluran dan pendistribusian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat yang dilaksanakan dengan memanfaatkan keuangan negara yang jumlahnya terbatas, maka dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar dapat diperoleh barang/jasa yang jenis, model dan tipenya sesuai dengan kebutuhan sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber dana yang ada sehemat mungkin dan bebas dari segala bentuk kebocoran dan pemborosan. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa konstruksi pun ada bermacam-macam. Sebagaimana halnya kondisi pada provinsi lampung tersendri, dengan giatnya pemerintah daerah provinsi lampung terhadap pembangunan kontruksi yang ada saat ini, seperti pembangunan fly over, perbaikan jalan, gorong-gorong dan lain sebagainya. Kegiatan kontruksi tersebut merefleksikan maraknya terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada di Provinsi Lampung, sebagaimana yang terjadi pada Zainudin (Bupati Lampung Selatan) yang ditangkap tangan oleh KPK karena dugaan kasus korupsi dengan persekongkolan tidak baik, dalam deskripsinya pada rentan waktu Tahun 2016 sampai Tahun 2018, Zainudin menerima uang dari Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PAN, Agus Bhakti Nugroho (ABN), yang sumbernya dari proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan sejumlah Rp57 miliar. Diduga persentase fee proyek dalam 3 Tahun tersebut sekitar 15-17 persen dari nilai proyek. Deskripsi kasus tersebut diatas menunjukan bahwa korupsi dapat terjadi dengan konsep yang berupa peresekongkolan untuk urusan yang tidak baik antara para pihak dan dapat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara. Persekongkolan terebut dilakuakn Zainudin dan Agus dengan cara mengatur proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, yang proyeknya diberikan kepada CV 9 Naga. Berangkat dari deskripsi tersbeut diatas penulis tertarik megkaji serta menganalisis faktor penyebab t

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Lampung