English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

The narcotics crime is one of the extraordinary crimes so that it is specifically regulated in act of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The perpetrators and other parties involved in narcotics crime certainly understand the severe Corruptio P-ISSN 2723-2573 Volume 1 Issue 1, January-June 2020 E-ISSN 2745-9276 17 consequences of what they do. In connection with the above problem, there is one interesting decision to be reviewed and analyzed, which has been decided by the panel of judges is the decision number: 124 / Pid.Sus / 2016 / PN.TJK in which the perpetrator commits two offenses at once so that the sentence could be sentenced whether it has been be fair. This study will focus on legal issues, namely knowing the responsibility of the perpetrators of narcotics and money laundering crimes. analyze the court's decision Number: 124 / Pid.Sus / 2016 / PN.TJK whether it has fulfilled a sense of justice that is beneficial. This study uses a Normative Juridical approach by analyzing a court decision. As for the results of the study found that: According to the analysis of researchers seen from the criminal responsibility has fulfilled the elements of error, the ability to be responsible, evil inner attitude, and there is no reason to forgive. Court Decision Number: 124 / Pid.Sus / 2016 / PN.TJK has fulfilled a useful sense of justice. Based on research shows that the verdict given is considered fair because the defendant's actions have damaged the nation's generation and remembering that the defendant's actions committed two offenses namely violating Article 131 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics and Article 5 paragraph (1) letter c of the Act Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. As for the suggestions that can be submitted in this study, it is better for the police in an effort to prevent the circulation of narcotics and money laundering so that they coordinate well with the financial transaction analysis tracking center and also the national land agency so that the assets of drug dealers or traffickers can be properly tracked. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak PIdana... Ivan Kurniawan 18 A. Pendahuluan Kejahatan narkoba merupakan kejahatan international (International Crime), kejahatan yang terkoorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, diantaranya secara fisik, ekonomi, psikis dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak kerugian terhadap kondisi kesehatan jasmani, begitu juga kondisi psikis pengguna narkotika. Kemudian menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Secara umum narkoba adalah obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun dengan perkembangan zaman sekarang ini yang makin canggih maka, Narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda banyak sekali yang menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan Narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahuai bahaya narkoba. Penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang ini merupakan suatu ancaman dan permasalahan yang komplek yang dapat menghancurkan generasi bangsa. Sampai saat ini masih banyak masyarkat yang belum sadar dan paham tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Penyalahgunaan NAPZA bisa mengakibatkan kecanduan dan mengakibatkan ganguan secara klinis atau fungsi sosial. Bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari bebagai aspek, diantaranya aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek social, aspek kemanan, dan aspek hukum. Problematika narkoba di kalangan masyarakat menurut Erwin Mappaseng dibagi menjadi tiga bagian yang sering terkait, yakni adanya distibusi obat-obatan terlarang secara illegal (illicit drug production), adanya transaksi dagang secara illegal antar negara (illicit trafficking) dan adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (drug abuse). Remaja dalam hal melakukan penyalahgunaan NAPZA tentunya dipengaruhi faktor-faktor yakni, dari faktor internal keluarga seperti hubungan antara anggota keluarga tidak harmonis, keluarga yang tidak utuh, kurang komunikasi antar anggota keluarga, keluarga terlalu mengekang kehidupan pribadi, keluarga yang kurang mengamalkan hidup beragama dan keluarga yang orang tuanya telah menggunakan NAPZA. Faktor lain yang merupakan faktor eksternal berasal dari pengaruh buruk dari lingkungan pergaulan, khususnya pengaruh dari luar seperti kelompok teman sebaya dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan negara-negara sangat gencar dalam memerangi bahayanya peredaran narkotika. 1 Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis).” Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Uinssula. Vol XXV.No. 1. (2011). hlm.440. 2 Meta Adeana Wulansari, “Pengembangan Buku Panduan Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama.” Jurnal Bk UNESA. Vol. 8. No. 1 (2018). Hlm. 2. 3 Dewi Iriani, “Kejahtan Narkoba: Penaggulangan, Pencegahan dan Penerpan Hukuman Mati.” Jurnal Islamica. Vol. 12. No. 2. (2015). hlm.307. 4 Mellisa Fitri & Sumringah Migunani. “Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba.” Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan. Vol. 3 No. 2. (2014). Hlm.73. 5 Qomariyatus Sholihah, “Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza.” Jurnal Kesehatan Masyarkat. Vol.9. No. 10. No. 2. (2015). Hlm.155. 6 Primanita Aisiy Nur Habibah, “Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Layanan Informasi.” Indonesia Journal of Guidance and Counseling: Theory and Aplication. 7 Catur Mei Wulandari, Diyan Ajeng Retnowati, Kukuh Judi Handojo & Rosida. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember.” Jurnal Farmasi Komunitas. Vol. 2. No. 1. (2015). Hlm.3. Erwin Mappaseng, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm.2. Corruptio P-ISSN 2723-2573 Volume 1 Issue 1, January-June 2020 E-ISSN 2745-9276 19 Kejahatan narkotika tersebut mengalami peningkatan dari tahun-ketahun tidak habishabisnya, para bandar narkoba atau pemasok dari dalam negeri maupun di luar negeri ditangkap dan bahkan ada yang dihukum mati. Gencarnya perdagangan gelap narkotika ini dipelopori oleh negara-negara penyuplai narkoba agar dikirim ke beberapa negara target penjualan narkoba salah satunya yang menjadi incaran target perdagangan besar narkotika ini adalah Indonesia. Masalah penyalahgunaan NAPZA atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Para kurir-kurir narkotika dan juga produsen atau bandar narkoba biasanya memiliki harta yang berlimpah karena hasil kekayaannya disamarkan menggunakan tindak pidana pencucian uang yang merupakan proses menyamarkan hasil kejahatan dengan ditukar menjadi aset-aset yang berharga. Sebagaimana pendapat Sjahdeini yang mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah metode atau cara yang dilakukan oleh orang maupun korporasi terhadap suatu hasil kejahatan yang diolah sehingga dapat disembunyikan asal usulnya dari hasil kejahatan yang dilakukan agar tujuannya mengelabui para penegak hukum sehingga sulit dilacak. Perbuatan pelaku yang melakukan peredaran gelap narkotika dengan cara menyamarkan atau mengelabui harta atau aset hasil kejahatan melalui sistem transasksi keuangan dengan tujuan menjauhkan pelaku dari kejahatan yang diperbuatnya proceeds of crime dengan harapan hasil kejahatan yang dihasilkan tersebut seolah-olah sah ketika dimasukan ke dalam rekening bank sehingga ketika dilacak oleh para penegak hukum tidak dapat diketahui dan tidak dapat diidentifikasi bahwa harta kekayaan tersebut ternyata dari hasil tindak pidana narkotika. Hal ini sesuai dengan pengertian pencucian uang, yakni suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Tindak pidana pencucian uang biasa disebut dengan money laundry, di Indonesia sendiri masalah ini masih belum terselesaikan. Kejahatan pencucian uang juga menjadi masalah kejahatan transnasional yang tersistematis karena bekerjanya hukum nasional dalam konteks kerjasama internasional sebagaimana yang telah dihimbau oleh UNCAC Tahun 2003 yang berupa kewajiban negaranegara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan, untuk menangani kegiatan-kegiatan yang digolongkan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Berkenaan dengan permasalahan di atas, terdapat satu putusan yang menarik untuk dikaji dan dipahami, adalah putusan nomor: 124/Pid.Sus/2016/PN.TJK dengan terdakwa bernama Tarmizi bin Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut Dharana Lastarya, Narkoba, Perlukah Mengenalnya, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15. 10 Adik Septiano Putra , Ni Putu Raiyuliartini , Dewa Gede Sudika Mangku. “Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja.” E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Vol. 2. No. 1. (2019). 11 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra A

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang