English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

The purpose of decentralization is to improve the welfare of local communities, public services, and regional competitiveness mandated by Law 32/2004 on Regional Government. However, in the context of good local governance, a task of achieving the public welfare is not only carried out by local governments, but also supported by two other pillars in good governance, the business community and civil society at the local level. Thus, in terms of good corporate governance, it is known as corporate social responsibility (CSR), a form of corporate responsibility to the local community. The experience of the East Kutai Regency - East Kalimantan is an inspiration for other regions to initiate the formation of multi-stakeholder corporate social responsibility (CSRMSH). Keywords: decentralization, public welfare, corporate social responsibility, good corporate governanceTujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Hal ini merupakan amanat yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah. Kendatipun demikian, dalam konteks kepemerintahan daerah yang baik/good local governance (GLG), tugas dankewajiban peningkatan kesejahteraan tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tugas dua pilar lain yakni kalangan dunia usaha dan masyarakat madani di tingkat lokal. Karenanya, dalam konteks pengelolaan perusahaan yang baik yang dikenal istilah tanggung jawab social perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat lokal di sekitar peruahaan. Pengalaman Kabupaten Kutai Timur - Provinsi Kalimantan Timur merupakan inspirasi bagi kabupaten lainnya dalam menginisiasi terbentuknya forum multistakeholder CSR (MSH-CSR).Kata Kunci : otonomi daerah, tanggung jawab sosial perusahaan, pengelolaan perusahaan yang baik.

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM KERANGKA GOOD LOCAL GOVERNANCE (Studi Kasus Pelaksanaan MSH-CSR Di Kabupaten Kutai Timur)